BerandaKabar WashliyahHanura Sesalkan Putusan MK tentang Pemilu Serentak

Hanura Sesalkan Putusan MK tentang Pemilu Serentak

JAKARTA – Fraksi Partai Hanura DPR RI menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu serentak baru berlaku tahun 2019 dan bukan untuk pemilu 2014. Hanura juga mempertanyakan independensi para hakim konstitusi.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding. “Ada banyak pertanyaan besar dan keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di kemudian hari. Pertama, putusan MK menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan. Tapi untuk kasus ini, pemilu serentak baru diberlakukan pada 2019,” katanya, Kamis (23/1)

Dia juga mengingatkan, keputusan kontroversial ini bakal dicatat sebagai pertama kali dalam sejarah, keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan.

Kedua, legitimasi pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945. “Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak akan mempertanyakan keabsahan hasil pemilu mendatang,” ujar Sudding.

Ketiga, dengan mencermati dan memperhitungkan hal di atas, Hanura meragukan independensi para hakim MK. “Seharusnya mereka konsisten. MK selalu berlandaskan konstitusi namun anehnya kali ini membuat putusan yang saling bertentangan,” ujar anggota Komisi 3 ini.

Dia juga menolak pernyataan keputusan MK yang mengatakan jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini maka akan mengganggu tahapan Pemilu sudah mendekati tahap akhir. Karena, menurut Sudding, berarti tidak menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dan malah berkompromi dengan hal-hal teknis.

Pada Kamis (23/1), Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pada uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MK menegaskan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan serentak namun dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan seterusnya.(gardo)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Hastuti Hasan pada H.Abdurrahman Syihab
Distara Akmel Syihab pada Tipe – Tipe Pemimpin
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Munthe pada H.Abdurrahman Syihab
Muhammad Khairil pada Basirus Syawal
Laskar Hijau Aceh pada Panitia Rilis Logo Muktamar IPA
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Moeh Rozali pada Keutamaan Bulan Rajab
Iwang Demi'cinta-kita pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Mendirikan Da`i Centre Al Washliyah
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Warga Al Washliyah Harus Berpendidikan Sarjana
Sahridan Tobing pada HM Arsyad Thalib Lubis
Muhammed Zein Elhudawy pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
Muhammed Zein Elhudawy pada H.Abdurrahman Syihab
Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
Wawan Go Success pada Belanja Online Menurut Hukum Islam
syamsir pada Zis Al Washliyah
Bukhari Iskandar pada Peluncuran Website Al Washliyah
Sawiyanto, MA pada Peluncuran Website Al Washliyah
Muhammad Zain Al-Hudawie pada Wasiat Dewan Fatwa Untuk Kader Al Washliyah
Affan Rangkuti pada HM Arsyad Thalib Lubis
Febry Ichwan Butsi pada Peluncuran Website Al Washliyah