JAKARTA – Berbagai parpol disarankan tidak sembarangan mendirikan posko di lokasi bencana. Setidaknya, jangan memaksakan diri bila pendiriannya tak dikehendaki warga setempat.
“Pendirian posko bencana oleh parpol tentu boleh-boleh saja. Tapi jangan di lokasi bencana harus lihat-lihat kondisi. Jangan memaksakan diri. Ini untuk menjaga supaya tidak timbul reaksi yang tidak diinginkan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie, di DPR.
Menurut dia, parpol memang serba salah ketika ada bencana. Jika tidak turun ke lapangan, bisa dipertanyakan bahkan dinilai tak peduli pada korban bencana. Tapi kalau membantu, justru dicurigai memanfaatkan bencana untuk kampanye. “Apalagi di masa menjelang pemilu,” ujarnya.
Sepeti diketahui, dalam setiap ada bencana alam yang melanda beberapa daerah, parpol ikut berpartisipasi mendirikan posko bencana, dan tak jarang itu digunakan untuk berkampanye melalui pendirian posko dan mendistribusikan bantuan bagi masyarakat. Namun, tak jarang upaya penyaluran bantuan itu justru dicibir karena dianggap bermuatan politis.
“Anggota DPR pun ikutan serba salah,” ujar Marzuki. Ia pun mengaku belakangan sering menerima pesan singkat yang mempertanyakan ketidakhadiran anggota Dewan di lokasi banjir. Padahal korban banjir sedang membutuhkan uluran tangan.
Letak serba salahnya, kata Marzuki Alie, DPR tak punya anggaran untuk membantu korban bencana alam. Kalaupun ada yang turun ke lapangan membawa bantuan, biasanya menggunakan dana pribadi.
“Ya, DPR memang tidak punya program untuk penanganan bencana. Pihak yang punya program sekaligus anggaran untuk itu adalah pemerintah,” ujarnya.
(poskotanews.com/esbeem)