JAKARTA – Bila saja pemilihan umum (pemilu) ditunda dari tanggal 9 April 2014, bukan tidak mungkin akan berdampak terjadinya kekisruhan dan polemik di tengah masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dalam bincang-bincang dengan wartawan di kantornya.
“Kalau terganggu, jadwal pemilu sangat berimplikasi akan timbulnya polemik. Suasana apa yang kita cari adalah bagaimana gairahkan elemen masyarakat untuk bisa percaya,” ucap Surya di Gedung DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (20/1).
Surya Paloh, berharap hakim konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Pemilihan presiden Nomor 42 Tahun 2008 yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak agar berlaku arif.
“Ketika ada upaya agar Pilpres dan Pileg disatukan konsekuensi pertama adalah terganggunya jadwal. Itu pasti. Saya nggak yakin pemilu legislatif yang telah ditetapkan pada 9 April akan bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Dengan demikian, kata dia, Nasdem berharap hakim konstitusi melihat kepentingan yang lebih besar. “Tahapan Pemilu ini tidak boleh terganggu. Kita tidak boleh lagi berkelahi dengan satu keputusan untuk mencari keadilan tapi menciderai kepentingan yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Surya secara tegas mengatakan, NasDem tidak takut dengan apapun yang akan diputuskan MK. “Ya, mau digabungkan pileg dan pilpres kita siap saja. Tapi, apa kepentingan utamanya? Artinya, kalau MK mengabulkan, maka 12 parpolkan ada capresnya,” katanya. (gardo)
About Author
