JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menganggarkan pembiayaan cetak surat suara sebesar RP 858 miliar berikut ongkos kirim dan penambahan dua persen surat suara.
Akan tetapi, anggaran tersebut menyusut hingga RP 513 miliar. Oleh sebab itu untuk biaya cetak suaran, ongkos kirim, dan penambahan 2 persen, KPU hanya perlu mengeluarkan anggaran Rp 345 miliar.
KPU mengaku bakal mengembalikan kepada kas negara. “Kan selisih. Nanti setelah pemilu, kalo memang tidak digunakan akan distor ke kas negara,” kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/1/2014).
Boradi melanjutkan, mekanisme anggaran untuk cetak surat suara, akan ditentukan dari kecilnya penawaran kepada perusahaan tender. Maka KPU tinggal menghitung berapa yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai kebutuhan logistik surat suara tersebut.
“Kalo si A (perusahaan) memenangkan (tender) ini, berapa negara harus mengeluarkan? Jadi dicari selisih yang paling sedikit,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran untuk semua logistik pemilu KPU menganggarkan RP 1,7 triliun. Tetapi, KPU menggklaim bisa melakukan penghematan dengan memaksimalkan sisa logistik yang tersisa di pemilu 2009.
Adapun, total secara keseluruhan anggaran logistik yang bakal terpakai masih menunggu hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang masih dibersihkan. “Kalo ada tambahan (anggaran), artinya surat suara nambah,” tutupnya. (gardo)
