JAKARTA – Mantan Menteri Kooedinator Perekonomian era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli menegaskan jika harga LPG, BBM, dan semua kekayaan alam yang strategis dan merupakan mendasar yang menyangkut hajat hidup rakyat, tak boleh diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Sebab, hal itu sudah dijamin konstitusi, dan melanggarnya berarti Pertamina, menteri, dan kepala Negara melanggar konstitusi.
“Menyerahkan harga ke mekanisme pasar bebas itu melanggar UUD 1945. Karena itu, mereka termasuk kepala Negara harus memahami konstitusi. Kalau diserahkan ke pasar bebas seperti Amerika Serikat, apakah pendapatan rakyat Indonesia sudah sama dengan mereka, yang mencapai 35 ribu dollar AS?” tegas Rizal Ramli dalam diskusi ’Gas alam untuk rakyat’ di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Rizal mempertanyakan kenapa produksi minyak terus merosot tapi biaya produksinya terus meningkat tiga kali lipat? “Dulu rakyat dipaksa menggunakan LPG, tapi sekarang harganya dinaikkan. Jadi, perekonomian kita tanpa memberikan pilihan (choice) pada rakyat, sehingga selalu memaksa tapi tidak bertanggung jawab dan banyak monopoli,” ujarnya heran.
Kalau hanya atas dasar pertimbangan bisnis komersial, maka Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Meneg BUMN, dan Menko Perekonomian itu melecehkan UUD 1945 dan tidak memahami konstitusi. Karena itu, mereka perlu diberi kursus konstitusi. “Bahkan dengan kasus LPG itu, Presiden pun tak memahami UUD. Ekonomi kita ini sejak Orde Baru memang neoliberal-kolonial,” tambahnya.
Rizal Ramli mendengar ada rencana Pertamina mau membangun tower bertingkat 99, yang akan selesai tahun 2010 sebagai menara tertinggi ke-5 di dunia.
“Lho katanya merugi, lalu untuk apa membangun tower, yang tingkatnya disesuaikan dengan angka keberuntungan Presiden SBY. Pertamina sudah untung di luar negeri, kok malah mau untung juga di dalam negeri dengan menaikkan harga?” katanya memertanyakan. (am/gardo)
About Author
