JAKARTA – Organisasi Massa Islam Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) menolak tegas ide pembangunan lokalisasi prostitusi di Jakarta yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama. Pembangunan lokalisasi untuk perzinahan itu menurut Al Washliyah dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat. Bahkan bisa melahirkan bencana alam dan konflik horizontal. Hal ini disampaikan Dewan Fatwa Al Washliyah dalam pernyataannya kepada kabarwashliyah.com Minggu (5/1) di Jakarta.
Al Washliyah meminta Wakil Gubernur yang biasa disapa Ahok itu untuk tidak seenaknya saja membuat pernyataan. Seharusnya Ahok melakukan dialog terlebih dahulu dengan umat Islam sebelum mengeluarkan pernyataan. “Setiap kebijakan yang diambil seharusnya didialogkan terlebih dahulu dengan lembaga agama atau ormas Islam yang kompeten di Jakarta,” papar Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah KH. Mustafa Abdul Aziz.
Menurutnya, Ahok yang baru setahun memimpin Jakarta bersama Joko Widodo harus mengerti kondisi budaya di Jakarta. Tanah Betawi ini dijelaskan KH. Mustafa yang sering dipanggil KH. Ovied, terkenal dengan warganya yang religius. “Ahok harus memperhatikan kondisi sosial, budaya dan agama di ranah Betawi, ini tidak bisa dipisahkan,” ingatnya.
Pernyataan Ahok mengenai lokalisasi ini telah menyakiti umat Islam dan terkesan emosional. Padahal pada masa Gubernur Sutiyoso Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta Utara telah disulap menjadi Islamic Center. Lalu tiba-tiba Ahok seenaknya saja mengeluarkan ide mau membangun kembali lokalisasi perzinahan di ibukota negara ini.
“Kebijakan Ahok ini terkesan frontal, emosi, dan gamang,” ungkap KH. Ovied. Wakil gubernur ini dinilai sesuka-hatinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Jakarta. “Ia (Ahok) merasa lebih memiliki wewenang daripada pemangku kebijakan lainnya yang ada di Jakarta,” tegasnya.
(mrl)
About Author
