JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mendesak PT. Pertamina untuk meninjau kembali kenaikan harga elpigi 12 Kg yang mencapai 67 persen itu,dan sudah mengakibatkan keresahn di masyarakat kelas menengah ke bawah. Momentum dan mekanisme kenaikan itu tidak tepat, karena di tengah menyambut tahun baru 2014 bersamaan diluncurkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pertamina malah membuat resah masyarakat dengan menaikkan harga elpigi.
“Kenaikan harga itu otomatis akan meningkatkan jumlah kemiskinan, karena berdampak luas bagi masyarakat, setelah pemerintah menaikkan harga BBM, listrik dan sebagainya. Di mana setiap kenaikan satu rupiah dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Untuk itu, saya minta Pertamina dan pemerintah meninjau kembali mengingat kenaikannya luar bisa tinggi,” tegas KetuIrman Gusman pada wartawan di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (3/1/2014).
Bukan tak memahami kenaikan itu lanjut Irman, melainkan kebijaksanaan kenaikan itu justru tidak bijaksana sampai 67 persen. Terlebih Pertamina itu bukan perusahaan swasta, dan seharusnya tidak boleh mengikuti harga pasar. “Mestinya Pertamina koordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi pemakaian gas secara menyeluruh termasuk biaya transportasi-distribusi, jangan dibebankan kepada rakyat. Pertamina jangan ambil untung sendiri,” tambah Irman.
Irman juga khawatir kenaikan harga elpigi tersebut dijadikan komoditas politik di tahun politik 2014 ini. “Bayangkan kenaikan itu di pasaran bisa mencapai Rp 140 ribu sampai Rp 310 ribu di Papua. Ini kan dampaknya luas, selain rakyat resah juga akan terjadi inflasi, maka harus diantisipasi selain ditinjau kembali, juga dengan sama-sama berhemat dan mengencangkan ikat pinggang,” ujarnya berharap.
Menurut Irman, menyerahkan harga ke mekanisme pasar itu melanggar konstitusi, terkait kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dikelola oleh negara sebagaimana pasal 33 UUD NRI 1945. “Dulu masyarakat disuruh memakai gas karena cadangan gas banyak dan harganya murah. Tapi, kini ketika sudah menggunakan gas, harga gas elpigi malah dinaikkan. Itu kan membingungkan,” pungkasnya.
Asri Anas anggota DPD RI asal Sulawesi Barat (Sulbar) mengakui jika kenaikan harga elpigi tersebut membuat masyarakat di bawah resah. Untuk mendapatkan gas 3 Kg saja antrian panjang, sehingga belum selesai dampak kenaikan harga BBM dan listrik, kini malah ditambah dengan kenaikan harga elpigi. “Bahkan penerima BLSM ternyata menggunakan data BPS tahun 2010, dan bukannya 2013. Semua itu jelas menambah jumlah kemiskinan,” ujarnya. (am/gardo)
About Author
