JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin mendesak agar tindakan Bupati Ngada, NTT Marinus Sae yang membolkir bandara itu ditindak secara hukum. Sebab, hal itu merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, apalagi merugikan masyarakat dan negara. Kalau tindak pidana itu dibiarkan, justru dikhawatirkan akan diikuti oleh pejabat-pejabat di daerah lain.
“Tindakan bupati itu mencerminkan sempitnya wawasan kebangsaan seorang pejabat publik terhadap hubungan pusat dan daerah, dan itu tak bisa dibenarkan,” tandas Lukman dalam dialog ‘Refleksi 4 Pilar Bangsa’ bersama Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dan Melani Leimina Suharli di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (23/12/2013).
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, tindakan Marianus itu selain merupakan bentuk arogansi, melanggar hukum, tak memahami wawasan kebangsaan yang baik, dan tak mempunyai pengetahuan yang baik antara hubungan pemerintah pusat dan daerah, tindak pidana itu juga membahayakan orang lain.”Selain arogansi dan melanggar hukum, tindakan itu juga mencerminkan sempitnya wawasan kebangsaan serta hubungan pusat dan daerah. Karena itu, hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun,” tambahnya.
Sebelumnya akibat aksinya memblokir Bandara Turelelo Soa, NTT, Marianus membuat pesawat Merpati mengalami kerugian yang tidak sedikit di tengah kondisi keuangan perusahaan itu saat ini. Namun, Marianus menyatakan dirinya tidak memiliki masalah dengan penumpang maskapai pelat merah itu. Tapi, dia minta maaf pada penumpang Merpati tersebut. (am/gardo)
About Author
