JAKARTA – Akhir-akhir ini berbagai pihak banyak yang mengusulkan agar Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Orde Baru, yang bertujuan agar pembangunan lebih terarah, berkelanjutan, dan tidak semata-mata mengikuti keinginan presiden yang memerintah. Sebagai bangsa, Indonesia memerlukan haluan negara yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambangan. Konsisten itu meliputi konsistensi secara vertikal dan horisontal.
“Konsisten vertikal adalah dari pusat ke daerah. Dari presiden, gubernur, bupati, hingga camat. Secara horisontal, dari presiden yang satu ke presiden selanjutnya,” tegas Ketua DPP Partai Golkar Hadjriyanto Y Tohari di Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Karena itu, ketika brbagai pihak masih mewacanakan hal itu, Golkar telah melakukan langkah maju dengan menyusun panduan serupa yang disebut dengan nama Visi Negara Kesejahteraan 2045. “Visi yang telah disahkan dalam Rapimnas V Partai Golkar 2013 tersebut merupakan cetak biru (blueprint) arah pembangunan bangsa hingga usia Indonesia mencapai 100 tahun pada 2045,” ujarnya.
Blue print Negara Kesejahteraan 2045 itu menurut Wakil Ketua MPR RI itu, disusun sebagai guidance untuk mengarahkan pembangunan secara sistematis. Usaha ini dilakukan, sebab Golkar melihat akar masalah pembangunan di Indonesia kini tidak memiliki acuan yang terkonsep dengan parameter yang terukur jelas.
Apalagi, dengan model pilpres langsung yang ada sekarang, arah pembangunan bangsa tergantung selera pemimpin. Sehingga dikhawatirkan, jika hal ini terus berlanjut tidak terjadi kesinambungan program pembangunan. “Bahkan program yang dibuat bisa jadi akan diganti sesuai visi dan misi presiden terpilih. Golkar sendiri merasa perlu untuk meluruskan proses ini. Solusinya, kami meluncurkan Visi Negara Kesejahteraan 2045,” tambahnya.
Terkait GBHN, bukan masalah perlu atau tidaknya negara memiliki haluan negara. Tapi yang lebih penting apa yang bisa dilakukan untuk membangun negara lebih baik. “Partai Golkar tidak hanya berwacana. Tapi kami menawarkan konsep dan arah pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,” tuturnya.
Visi negara kesejahteraan 2045, merupakan visi yang akan dijadikan program bila Calon Presiden yang diusung Partai Golkar memimpin negara pada Pilpres 2014 mendatang. Visi itu juga akan menjadi bahan bagi para kader-kader Partai Golkar untuk diperjuangkan dalam tugas mereka, terutama di lembaga DPR dan DPRD. Itu juga yang akan disosialisasikan kepada rakyat melalui berbagai kesempatan beberapa waktu ke depan, termasuk dalam kampanye.
“Jadi, ini bukan hanya visi atau program visi Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) ketika terpilih menjadi presiden nanti,” katanya.
Visi tersebut terdiri dari tiga tahapan pelaksanaan. Pertama, tahapan 2015-2025 dimana ada 50 item yang harus diperjuangkan. Mulai dari indeks demokrasi, baik yang tangibel maupun intagibel sampai kepada persoalan pertumbuhan. Kedua, tahapan dari tahun 2025-2035. Ketiga, tahapan dari tahun 2035-2045.
Visi Negara Kesejahteraan 2045 menekankan prioritas pembangunan pada sektor seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, UMKM dan koperasi. “Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi melalui Catur Sukses Pembangunan Nasional, yakni: Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas dan Nasionalisme Baru,” terang Hajriyanto. (am/gardo)
About Author
