spot_img
BerandaKabar WashliyahSelama Postur APBN Sama, Sulit Wujudkan Keadilan

Selama Postur APBN Sama, Sulit Wujudkan Keadilan

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan selama postur APBN yang Rp 1.858 truiliun itu sebesar 60 persen hanya untuk anggaran gaji rutin PNS, TNI dan Polri, maka sulit bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme. Bahwa selama ini sebanyak 20 persen untuk pembangunan dan modal, dan 20 persennya untuk membayar utang, sehingga dari mana harus dianggarakan tanpa merubah postur APBN tersebut.

“Kewenangan dan eksekutor APBN itu berada pada pemerintah dan bukannya DPR RI. Dan, selama anggaran itu peruntukannya sama seperti selama ini, maka sulit bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, kecuali harus merubah pstur anggaran APBN itu sendiri. Karena itulah dibutuhkan pemimpin yang mampu dan berani mewujudkan keadilan itu,” tandas Hajriyanto dalam dialog “Mencari Pemimpin Alternatif Yang Pluralis dan Antikorupsi’ di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Dengan demikian ruh pluralisme itu sesungguhnya menurut Hajriyanto, berada pada APBN. Untuk itu dibutuhkan pemimpin, presiden, atau eksekutif yang berani merubah postur APBN itu sesuai amanat UUD NRI 1945 pasal 23 bahwa APBN itu ditetapkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Jadi, kalau postur APBN sama seperti sekarang ini, ya sulit,” tambah politisi Golkar ini.

Dalam konteks yang luas kata Hajriyanto, Indonesia yang majemuk ini membutuhkan pemimpin yang berjiwa pluralis, memahami kemajemukan dengan baik atas Indoensia yang beragam. “Maka aneh, kalau pemimpin bangsa ini tak punya kesadaran tinggi terhadap pluarislme, dan itu bisa mengundang gerakan sparatisme, desintegrasi, dan mengancam NKRI,” tambahnya.

Baik pluralisme suku, agama, ras dan antar golongan. Namun, tantangan yang terbesar bangsa ini adalah melawan korupsi. Menyadari dari APBN yang sangat besar tersebut banyak dikorupsi, sehingga gagal mewujudkan keadilan ekonomi. “Apalagi pluarilsme bangsa ini bersifat komunal, berkelompok, dan tetap koko dengan jati dirinya, sehingga gagal mewujudkan keadilan, bisa mengancam kemajemukan itu sendiri,” pungkasnya. (am/gardo)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille