JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP. HIMMAH) Aminullah Siagian mengatakan perlunya pengawalan dan pengawasan di setiap kementerian. Terlebih lagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kementerian dikhawatirkan menjadi alat untuk mendapatkan dana pemilu oleh para calon legislatif.
Saat ini banyak kementerian yang memiliki Program Bantuan Sosial (Bansos) misal di Kementrian Pertanian dengan Bansos pembelian benih, bibit, dan sampai pengadaan alat penangkap ikan. Di Kementerian Agama ada Bansos rehab sekolah dan sampai pembangunan tempat ibadah. Dana Bansos ini diduga mencapai ratusan milyar.
“Yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana upaya KPK mengawal program tersebut,” ungkap mantan caleg DPR Partai Golkar tersebut. Keadaan ini menurutnya akan menjadi titik krusial menjelang Pemilu 2014, yang perlu diwaspadai KPK. Menurut Aminullah, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diawasi oleh KPK, terutama yang melibatkan Kementerian .
Aminullah mengatakan, dugaan korupsi yang harus diawasi tidak hanya melibatkan sektor pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sektor perbankan baik di ibu kota maupun daerah. “Pada tahun 2011 ada 12 Kementrian yang Rawan korupsi yang melibatkan dana Bantuan Sosial,” ungkapnya.
Modus korupsi yang dilakukan dengan berbagai cara. “Modus yang dilakukan antara lain mark-up, kredit fiktif, dan suap,” kata Aminullah Siagian di kantornya jalan Ahmad Yani Jakarta Pusat.
(mrl)
About Author
