JAKARTA – Pimpinan Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), kecewa terhadap pimpinan Polri atas penundaan pengenaan jilbab di kalangan polisi wanita (polwan) muslimah. Seharusnya, pimpinan Polri cepat beraksi dan merealisasikan aspiasi anggotanya di lapangan.
“Kalau istilahnya penundaan, terkesan Mabes Polri tidak siap membuat aturan. Harusnya melanjutkan atau mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan di polda seperti di Polda Aceh. Saya sungguh kecewa terhadap kapolri baru ini,” kata Ketua Majelis Amal Sosial PB Al Washliyah di Jakarta, bertepatan HUT ke-83 Al Washliyah.
Awalnya, Wasliyah merespon baik gebrakan Kapolri Jenderal Sutarman yang membolehkan Polwan berjilbab, namun kebijakan orang nomor satu di Polri ini terkesan diambangkan oleh anak buahnya. “Kapolri baru harus bersikap tegas.”
Sebagai mana diketahui. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, praktik pengenaan jilbab oleh polisi wanita (polwan) yang berbeda di setiap daerah menimbulkan ketidakberaturan. Oleh karena itu, peraturan tersebut bakal ditunda hingga menunggu aturan yang jelas.
”Untuk itu, seperti yang dikatakan pak Irwasum, Mabes Polri menerbitkan TR agar penggunaan jilbab bagi polwan sebaiknya ditunda hingga menunggu aturan yang jelas,” kata jenderal bintang dua ini kepada wartawan, hari ini.
Ronny menjelaskan, makna penundaan yang dijabarkan sebelumnya oleh Irwasum Imam Sudjarwo di depan forum bersama Kompolnas. Dia mengatakan, mohon pengertian seluruh polwan dan masyarakat terkait penarikan kebijakan jilbab ini.
Perwira lulusan Akpol 1984 ini berujar, perlu digaris bawahi bahwa Polri sama sekali tidak pernah bermaksud melarang polwan berjilbab. Namun, melihat praktik penggunaan jilbab yang dinilai menyalahi kebersamaan, Polri perlu mengeluarkan kebijakan agar polwan tidak dulu menggunakan hijab kala bertugas.
“Iya, sebetulnya bukan dilarang, namun mulai sekarang, lebih baik penggunaan jilbab nanti dulu ditunggu sampai ada aturan pasti dari pak Kapolri dan turunnya anggaran dari Komisi III,” ujar dia.
(rilis)
About Author
