JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Al Washliyah (PP Isarah) menyesalkan banyaknya kader Al Washliyah di daerah yang overlaping sebagai calon legislatif Nasional. Hal ini karena di tingkat Pengurus Besar sampai daerah tidak ada lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) politik. Kondisi ini membuat kader dan tokoh Al Washliyah maju sebagai Caleg di pusat dan daerah tanpa ada kordinasi dan kajian, beberapa kader Al Washliyah di daerah ada yang maju menjadi Caleg DPD dan DPR RI pada Pemilu 2014. Demikian dikatakan Ketum PP Isarah Ahmad Yani Panjaitan kepada kabarwashliyah.com di Jakarta.
Seharusnya menurut Yani, para kader daerah itu maju sesuai dengan tingkatannya. “Kalau dia pengurus wilayah ya maju sebagai Caleg DPRD Provinsi, begitu juga pengurus daerah majulah di DPRD II,” jelasnya. Dengan kondisi seperti sekarang ini membuat banyak pengurus daerah yang melakukan kesalahan dengan maju sebagai Caleg tidak sesuai levelnya.
“Jatah untuk DPR dan DPD RI itu milik pengurus pusat atau PB Al Washliyah. Pengurus wilayah dan daerah itu ya selevel gubernur, bupati dan walikota,” papar mantan ketua HIMMAH Sumut ini.
Yani juga menyesalkan terjadinya pertarungan calon DPD RI di Sumut antara beberapa kader Al Washliyah. Ia menilai seharusnya jatah untuk maju DPD itu adalah pengurus pusat di Jakarta. “Untuk apa Rijal Sirait maju sebagai DPD, dia itu harusnya disiapkan untuk Cagub 2018 nanti,” ungkapnya. Ketum Isarah ini sangat mendukung Plt. Sekjen PB Al Washliyah yang maju sebagai Caleg DPD RI.
“Contoh lainnya adalah Ketua PW Al Washliyah Sumut yang juga Wakil Ketua Wantim PB, Hasbullah Hadi yang maju Caleg DPR RI dan bersaing dengan Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf dan satu Dapil yaitu Sumut 1,” jelasnya. Hal ini menurut penilaian Yani karena tidak adanya kordinasi.
Belum lagi dengan Khaidir AW, Anggota Dewan Fatwa PB yang bersaing dengan Ketum PP GPA Wizdan Fauran Lubis dan sama-sama Caleg DPR RI dari Partai Bulan Bintang. “Akhirnya suara AW itu bisa pecah dan bisa saja tidak akan ada yang jadi terpilih,” imbuh Yani.
Seharusnya yang jadi prioritas itu ketua umum. Hal seperti ini sebenarnya bisa dihindari bila Al Washliyah mempunyai Litbang Politik. “Lembaga itulah yang nantinya akan merekomendasi kader Washliyah maju dari Dapil mana, siapa yang diprioritaskan, dari partai apa, dan bagaimana konstituen Al Washliyah di Dapil itu,” paparnya. Bahkan ditambahkan Ketum Isarah ini, program apa yang akan dibuat pun telah disiapkan.
“Jika perlu sumber dana kampanyenya pun juga di bantu dari dermawan Al Washliyah. Ini gunanya Litbang Politik Al Washliyah,” tutur Yani. Kalau seperti saat ini, seolah-olah organisasi tidak memiliki peran apapun. Organisasi terkesan hanya dimanfaatkan sesaat oleh oknum dan para kader. “Tidak ada komitmen, tidak ada kesepahaman, tidak ada gerak juang organisasi untuk membela kadernya,” tegas Yani lagi. Akhirnya nanti dijelaskannya jika kader tersebut terpilih tentu organisasi tidak memiliki daya ‘tekan’ untuk partisipasi mereka ke Al Washliyah.
(mrl)
About Author
