JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian, menyatakan bahwa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp15,4 triliun pada tahun 2014 yang disetujui oleh Komisi II DPR perlu mendapat pengawasan semua pihak, khususnya BPK,KPK dan lembaga terkait lainnya.
“Dilihat dari kinerja KPU terhadap penyelesaian DPT yang sampai saat ini belum Rampung menunjuk kan anggaran yang dialokasi kan untuk KPU di nilai Sia-sia.”
Aminullah Siagian menyatakan Komisi II DPR terlalu cepat menyetujui usulan kebutuhan anggaran 2014 KPU pada hal untuk menutupi kekurangan pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Sebesar Rp 50 miliar, padahal anggaran tersebut dapat dipenuhi dengan alokasi ulang anggaran tahapan Pemilu 2014 ke anggaran rutin 2014 KPU.
Di tambah DPR menyetujui pula permintaan KPU untuk program pengadaan kendaraan operasional, untuk KPU di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan ini mencapai Rp 294,488 miliar.
Kemudian Komisi II DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran KPU sebesar Rp 1.275.583.013.000.
Aminullah menambahkan, anggaran Rp 15,4 miliar diklasifikasikan dalam tiga program. Pertama untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPU senilai Rp 4.477.977.368.000. Kedua untuk membiayai program peningkatan sarana dan sarana aparatur KPU. Ketiga, program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
“Dari Alokasi anggaran tersebut tidak ada yang signifikan Program KPU terhadap proses jalannya demokrasi di Indonesia, terkesan KPU menghambur-hamburkan uang rakyat.”
Untuk itu, Aminullah, orang nomor satu di jajaran mahasiswa Al Washliyah ini, mendesak semua pihak, khususnya BPK,KPK untuk mengawasi anggaran KPU atau ditinjau ulang anggaran tersebut, kata Siagian di Sekretariat PP Himmad di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jakarta, Kamis (24/10/2013).
(esbeem)
Kalo memang anggarannya segitu mau gimana lg? kan dana itu untuk KPU seluruh indonesia sampai tingkat PPK, PPS serta KPPS, dan tujuan program serta kegiatannya pun jelas, makanya DPR pun menyetujui, kalaupun tidak jelas DPR pun gak bakalan menyetujui.