JAKARTA – Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski belum ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) tetap diragukan, karena proses penyesuaian data berbeda antara KPU dengan Kemendagri, yang tidak berbasis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan belum akuratnya pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Seharusnya pemerintah mampu memberi jaminan kepastian DPT, guna melahirkan pemerintahan yang baik melalui pemilu lima tahunan itu bisa terpenuhi. Sebab, kalau tidak pemilu 2014 masih berpotensi terjadi kecurangan.
“Jadi, DPR pun meragukan akurasi DPT pemilu karena bisa tak bisa menyandingkan dengan DPT KPUD setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara banyak KPUD yang masuk angin. Karena itu Komisi II DPR mengajak duduk bersama untuk menyamakan DPT setiap kabupaten itu,” tandas Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi ‘Potensi Kecurangan Pemilu 2014’ bersama Ketua Bawaslu Muhammad, dan pengamat politik UI Boni Hargen di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Untuk pemilu 2014 ini kata Agun memastikan bahwa tak ada DPT yang tak berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan tempat tinggalnya. Selain itu DPT juga akan disandingkan dengan lembaga sandi negara. “Kalau ada DPT tanpa NIK atau NIK ganda, maka itu namanya siluman. Untuk itu kalau masyarakat menemukan NIK, nama, dan alamat ganda, silakan laporkan,” tambah politisi Golkar ini.
Mengingat DPT itu sebagai satu-satunya instrumen politik dalam pemilu kata Muhammad, maka seluruh pihak yang terlibat khususnya parpol harus mengawal akurasi DPT tersebut. “Kesadaraan parpol pun kecil dalam mengontrol DPT. Koreksi masyarakat juga kurang dari satu persen yang memberi masukan pada Bawaslu. Karena itu perlu kesadaran kolektif untuk koreksi DPT tersebut,” ujarnya.
Namun demikian Agun dan Muhammad optimis pemilu 2014 akan lebih baik dibanding pemilu 2009. Selain rekapitulasi suara berdasarkan elektronik (NIK) atau E-Counting, juga akan ada satu orang pengawas di setiap TPS dari Bawaslu yang akan mengamankan berita acara jenis C1. “Mereka ini terdiri dari mahasiswa yang nilai IPK-nya 3,0. Meski tak sempurna, saya optimis pemilu 2014 akan lebih baik,” tegasnya.
Boni Hargen khawatir keruwetan DPT dalam sepuluh tahun terakhir ini sengaja dipelihara karena menguntungkan kelompok tertentu, untuk melakukan kecurangan. Sebab, kejahatan pemilu dilakukan melalui proses panjang. “dari pembuatan aturan, pembagian daerah pemilihan, kartu pemilih siluman, taranfer suara dari TPS, PPS, PPK, KPU sampai KPU Pusat. Bahkan ada kasus suara yang asli dibuang ke laut, dan digantikan dengan suara hasil coblosan sendiri. Belum lagi ada permainan suara di informasi teknologi atau IT,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPU akan menetapkan DPR pada 13 September, namun setelah rapat dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (11/9) lalu akhirnya diundur, selambat-lambatnya pada 30 hari dari jadwal penetapan semula, karena hingga saat ini proses pemutakhiran DPT sampai dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) belum akurat. (am/gardo)
