JAKARTA – Jika terbukti utang luar negeri (ULN) pemerintah terus bertambah dalam sepuluh tah Jakarta, Jika terbukti utang luar negeri (ULN) pemerintah terus bertambah dalam sepuluh tahun terakhir ini, sehingga jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun ke tahun juga meningkat tajam sampai Rp 1.600 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit karena banyak pinjaman luar negeri itu, bunganya lebih besar dari negera-negara berkembang yang lain.
“BPK bisa melakukan audit ULN selama sepuluh tahun terakhir ini. Apalagi ketika Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan, bunga yang harus dibayarkan ke IMF melebihi negara-negara berkembang yang lain. Untuk itulah dia selalu mendapat pujian dari IMF dan Bank Dunia,” tandas mantan menteri koordinator perekonomian Rizal Ramli dalam diskusi ketahanan ekonomi bersama Arif Budimanta (FPDIP) DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (9/9/2013).
Selain itu banyak proyek bank dunia yang dikorupsi oleh pejabat Indonesia. Padahal, kata Rizal, kita bisa membangun tanpa utang, tapi dengan kebijakan. Misalnya tanpa membangun gedung-gedung dan pembelian mobil serta sarana pemerintah yang lain, yang memang tidak mendesak. “Kalau itu bisa dikurangi, kita cukup sewa gedung dan transportasi, maka negara bisa menghemat sampai Rp 400 triliun dari Rp 500 triliun yang dianggarkan. Sisanya untuk membangun infrastruktur transportasi, pertanian, dan sebagainya,” ujarnya.
Perekonomian negara yang dibangun saat ini lanjut Rizal, akibat tak didasari nasionalisme, tapi menjadikannya sebagai ideologi pasar. “Pasar yang dikusasi impor, maka petani pun tak lagi mau bertani karena rugi dan tak berdaya. Itulah tujuan neolib. Sehingga ketika devisa negara defisit-berkurang, utang pemerintah dan swasta sama-sama besar, transaksi berjalan minus 9 M dollar AS, dan kalau rupiah sampai tembus Rp 15.000,- maka akan ada lima perusahaan besar yang akan rontok, dan ekonomi Indonesia lampu merah,” tambah Rizal.
Tapi, Rizal optimis jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan menteri-menterinya jujur, apa adanya terhadapa peerekonomian saat ini, yang semuanya defisit, maka dengan mencari solusi bersama untuk kepentingan negara yang lebih besar, maka bisa diatasi. “Pemerintah selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi bagus, namun fakta sebaliknya,” katanya.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menegaskan jika perekonomian negara saat ini secara umum pertumbuhannya baik. “Hanya saja utang luar negeri terus bertambah besar, dan sumber daya alam negara ini pengelolaannya makin jauh dari amanat konstitusi,” ungkapnya kecewa.
Menurut Arif Budimanta, pengelolaan ekonomi negara saat ini menyangkut kemandirian. “Kita terlalu mendorong impor konsumsi yang besar, sistem keuangan yang terlalu terbuka, dan pemelamahan tukar rupiah itu sejak November 2011, utang luar negeri dan swasta sama-sama besar dan sulit dikendalikan, maka semua itu akan makin berat,” tegasnya.
Dengan demikian, pemerintah harus menstabilkan psar keuangan dalam negeri dengan sangat hati-hati, memperbaiki daya saing dan iklim investasi, menjaga kelangsungan usaha ekonomi rakyat dan daya beli masyarakat kecil, memperbaiki ketimpangan ekonomi yang sudah besar, membuat kebijakan pencegahan/pengurangan terhadap kegiatankegiatan spkulatif di pasar, dan melakukan pendekatan moral pada pelaku pasar agar tak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan gejolak. “Itulah antara lain yang mesti dilakukan,” kata Arif. (am/gardo)
About Author
