spot_img
BerandaKabar WashliyahKisruh DCT di Daerah Karena "Bermainnya" KPUD dan Pimpinan Parpol

Kisruh DCT di Daerah Karena “Bermainnya” KPUD dan Pimpinan Parpol

JAKARTA – Masalah Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan bagan terkecil dari problematika dalam Pemilu 2014 mendatang. Kisruh DCT di daerah-daerah yang diganti oleh KPUD dari Daftar Calon Sementara (DCS) secara sepihak merupakan pembangkangan dari Keputusan Dewan

“Ini merupakan pembakangan dari KPUD atas keputusan pimpinan pusat partai. Terjadi penggeseran nama dari daftar DCS ke DCT yang telah ditentukan DPP. Hal itu terjadi karena KPUD bermain dengan calon,” kata Tuti Turinayanti Caleg dari PDIP Kabupaten Bandung Barat dalam diskusi politik tema “Caleg tersandera DCT, Siapa Disalahkan” yang digelar KJPP di Bawaslu, JUmat (6/9/2013).

Terjadinya penggeseran nama-nama caleg dari DCS ke DCT terjadi lantaran ikut bermainnya Ketua Pimpimpinan Daerah Parpol. Praktek money politic sudah mewabah di daerah-daerah dan sulit dikontrol.

“Banyak yang berkepentingan ikut bermain dalam penetapan DTC di daerah-daerah membuat kisruh semakin merebak. Hal ini terjadi karena KPUD sebagai penyelengara Pemilu di daerah belum profesional,” kata Advokat Pemilu – LBH PDP, Didi Supriyanto.

Didi berkesimpulan bahwa kesiapan dan kemampuan dari peyelenggara Pemilu di daerah sangat kurang. Berbeda dengan KPU Pusat yang sudah ok. Sebab, di KPUD banyak tidak tahu soal hukum acara, apa lagi masalah subtansi. Terjadi masif di derah. Kalau di daerah KPUD yang tidak siap,” tetas Didi.

BENTUK ALIANSI

Banyaknya kritikan terhadap kinerja DPR dan DPRD yang tidak maksimal. Bahkan ada diantaranya yang koruptor dan tidak berpihak rakyat. Pengamat politik dari LPI, Karyono Wibowo menilai diperlukan kampanye anti politisi busuk.

“Saya berharap ada Aliansi Caleg Non Incumbent. Sebab, selama ini masyarakat banyak yang tidak tahu kinerja DPR dan DPRD selama ini,” katanya.

Walhasi kata Karyono, masyarakat tidak tahu mana yang politisi busuk, koruptor dan pembuat UU yang tidak berpihak kepada masyarakat. Alasan itulah katanya, maka layak ada kampanye anti politisi busuk. “Harus ada kampanye anti politisi busuk. Sebab, dalan demokrasi itu sah-sah saja,” kata Karyono. (gardo)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille