JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Indria Samego meminta DPR RI serius membahas RUU Komcad (Komponen Cadangan) secara makro dan menyeluruh, dan bukannya bersifat sektoral, sehingga tidak terkesan hanya sebagai proyek tahunan. Karena itu pembahasannya tak hanya menyangkut Komisi I DPR, melainkan harus melibatkan komisi yang lain agar UU yang dihasilkan tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain.
“RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, tapi mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi-komisi di DPR. Di mana DPR harus menjadikan setiap UU itu sebagai peta jalan (road map) yang menjadi pegangan bersama bagi bangsa ini ke depan,” tandas Indria Samego dalam diskusi RUU Komcad bersama direktur program Imparsial Al Araf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Oleh sebab itu latarbelakang pemikirannya dalam membahas RUU Komcad ini menurut harus berpegang pada nasionalisme, dan populis. “Jangan elitis, di mana negara ini senang membuat komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang tidak menjadi prioriotas pembangunan. Di mana soal pertahanan ini memang bukan monopoli institusi, dan Komcad akan jalan terus ke depan, dan sudah menjadi amanah UU No.3 tahun 2002,” ujarnya.
Hanya saja Komcad ini lanjut Indria, perlu dimobolisasi setelah komponen utamanya sudah kuat. Seperti tahun 1960 –an dan tahun 1970 –an di mana Indonesia sudah memiliki KRI Irian AL yang ditakuti oleh Malaysia, Singapura, Philipina dan negara lain. “Tapi, sekarang kedua negara itu malah sering menyusup dan mencuri kekayaaan bangsa ini. Bahkan Malaysia sudah berani mencuri pulau. Jadi, DPR harus serius membahas RUU Komcad dengan dasar ideologi bangsa untuk proyek bersama ke depan,” tambahnya.
Al Araf sepakat jika RUU Komcad ini harus digalakkan setelah komponen utama pertahanan dan keamanan negara ini sudah kuat. “Kalau alat utama sistem persenjataan (Alusista) kita masih lemah, kesejahteraan TNI masih perlu diperbaiki, teknologinya belum canggih, maka tak bisa menjadi TNI profesional. “RUU ini juga tak menyebutkan untuk apa? Perang juga tidak. Tapi, bisa digunakan untuk menghadapi terorisme, kriminalisme, konflik sosial dan lain-lain,” katanya.
Dia juga tak melihat ada ancaman dari luar khususnya di Asean untuk Indonesia. Berbeda dengan Israel yang berhadapan dengan Timur Tengah, Korea Selatan dengan Korea Utara, Singapura dengan Malaysia dan lainnya. Dengan begitu Al Araf mengusulkan anggaran Rp 100 triliun itu sebaiknya untuk komponen utama, teknologi canggih, peningkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan TNI. ‘Kalau ini sudah dipenuhi, maka Komcad bisa dijalankan,” pungkasnya. (am/gardo)
About Author
