JAKARTA – Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai jika pelaksaaan konvensi Capres Partai Demokrat (PD) diduga hanya untuk menahan tekanan dari internal Demokrat, jika Capres dari internal PD sendiri tertinggal jauh dengan peserta konvensi dari luar PD. Apalagi kalau sampai capres internal PD sendiri dalam banyak survei elektabilitasnya tak pernah naik. Kecuali kalau dalam konvensi itu nilainya tipis, maka PD bisa memaksakan Capresnya dari internal PD sendiri.
“Masalahnya akan menjadi paradoks, kalau pemenang konvensi belum tentu dinominasikan menjadi capres Demokrat. Juga apa maknanya konvensi kalau Demokrat belum tentu lolos parliamentary threshold (PT) dan Presidensial Threshold (PT)?” tanya Refly Harun di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Menurut Refly, itu dilema bagi Demokrat, yang juga tak mungkin akan menghapuskan PT presiden, karena konvensi akan kehilangan makna. Oleh sebab itu dia mengusulkan sebaiknya PT presiden itu dihapus. “Persoalannya judicial review itu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga selama menggunakan konstitusi PT presiden itu harus diikuti,” katanya.
Untuk Pilpres 2014 mendatang menurut Refly, dengan PT presiden dan PT DPR RI, maka capres yang akan muncul maksimal ada 4 pasangan. Golkar sudah jelas dengan Aburizal Bakrie (ARB), PDIP tergantung Megawati, Demokrat tunggu konvensi, dan keempat sebagai alternatif gabungan parpol dengan mencapreskan Jokowi atau Prabowo. “Jadi, rakyat sebenarnya menunggu kejutan-kejutan capres alternatif dari konvensi Demokrat. Tapi, kalau yang muncul kemudian orang-orang itu saja, maka tak ada capres yang menjadi kejutan,” pungkasnya. (am/gardo)