JAKARTA – Dalam sidang paripurna DPR RI yang antara lain menyampaikan penetapan Komisi I DPR RI terkait Panglima TNI terpilih yaitu Jenderal TNI Moeldoko, dia berjanji dan menjamin netralitas kesatuannya dalam Pemilu pada April 2014 mendatang. Bahkan Moeldoko berjanji prajuritnya siap mengamankan kelangsungan pesta demokrasi tahun depan itu sampai tuntasnya pemilihan presiden, dan seterusnya.
“Saya jamin, seluruh prajurit dalam pesta demokrasi memberikan kontribusi terbaik, dan ada pada posisi sangat netral. Tidak hanya netral, tapi sangat netral. Karena itu masyarakat tak perlu khawatir dengan netralitas TNI sebagai garda depan dalam pertahanan dan keamanan negara ini, meski ada pensiunan TNI yang menjadi capres-cawapres, maupun elit politik lainnya,” tandas Moeldoko pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Komisi I DPR menyetujui Moeldoko sebagai Panglima TNI baru, setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan yang digelar beberapa waktu lalu. Hari ini Moeldoko mengikuti paripurna dengan agenda laporan Komisi I mengenai persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan calon Panglima TNI. Moerdoko menggantikan Agus Hartono.
Selain itu Moeldoko berjanji akan memprioritaskan masalah kesejahteraan prajurit dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alusista). “Pasti kami akan melakukan agenda modernisasi Alutista, dan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
Sementara itu dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso itu hanya dihadiri 287 anggota DPR dari 560 anggota DPR RI tersebut. Data tersebut sesuai data absensi yang dapat diakses dari luar ruang sidang. Data absensi menunjukkan hanya 287 anggota yang hadir dan sampai pukul 10.45 WIB itu berarti sebanyak 173 anggota yang bolos.
Dari data tersebut terlihat anggota Fraksi Demokrat yang hadir sebanyak 85 orang, Golkar 55 orang, PDIP 39 orang, PKS 27 orang, PAN 29 orang, PPP 19 orang, PKB 10 orang, Gerindra 10 orang, dan Hanura 7 orang. Selain keputusan terpilihnya Panglima TNI, paripurmna juga menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pemerintah terkait RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014, dan Penetapan susunan keanggotaan fraksi dalam komisi badan anggaran (Banggar) DPR RI. (am/gardo)
About Author
