JAKARTA – Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifudin Sudding mengapresiasi kerja aparat, terutama dari Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam melayani pemudik. Upaya maksimal yang dilakukan oleh Polri dengan menerjunkan ribuan personil untuk membuat pagar betis di jalur-jalur yang dilewati pemudik, sedikit banyak memberi rasa aman bagi masyarakat, terutama para pemudik.
Selain itu, penjagaan dengan sistem pagar betis juga diklaim oleh Polri mampu menurunkan tingkat kecelakaan hingga 23 persen. “Kami mengapresiasi kerja aparat, terutama kepolisian dan Kementerian Perhubungan, serta ormas dan organisasi kepemudaan yang turut membantu menciptakan keamanan dan menurunkan jumlah kecelakaan di jalan raya pada saat mudik lebaran tahun ini,” ujarnya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2013).
Meski begitu, dia tetap mencatat, angka kecelakaan selama mudik yang mencapai 1.598 kecelakaan lalu lintas hingga Hari H Lebaran terhitung masih tinggi, sehingga Polri dan seluruh instansi yang bertanggungjawab, harus menurunkan angka tersebut tahun depan.
Sebagaimana data yang dikeluarkan Polri, selama arus mudik 2013, sebanyak total keseluruhan sampai H+1 ini ada 3.172 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari jumlah itu, 53 pemudik meninggal dunia. Luka berat sebanyak 53 orang, dan 330 orang luka ringan.
Sudding juga mempertanyakan kinerja pemerintah yang hanya memberikan pelayanan maksimal pada pengguna jalan setahun sekali, yaitu pada saat mudik lebaran. Padahal seharusnya, pelayanan maksimal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah setiap saat, tanpa harus menunggu datangnya mudik lebaran.
“Seharusnya pelayanan maksimal juga diberikan kepada masyarakat pengguna jalan pada hari-hari biasa, dan tidak perlu menunggu setahun sekali. Masyarakat saat ini mendambakan pelayanan yang maksimal setiap hari, seperti halnya pada saat mudik lebaran. Tapi sayangnya, hal itu tidak terwujud,” pungkasnya.
Manajemen Infrastruktur Jalan
Sementara itu, Sudding juga mengkritisi penataan jalan raya di Jalur Selatan (Bandung-Garut-Ciamis-Tasikmalaya), yang akhirnya mengakibatkan kemacetan yang semakin parah. Seharusnya pemerintah sudah memikirkan rencana jangka panjang untuk mengurai jalan di jalur-jalur tersebut. Menurut Sudding, kondisi tersebut menunjukkan betapa lemahnya manajemen infrastruktur jalan raya di Indonesia.
Padahal, menurut Sudding, jalur darat di wilayah selatan menjadi alternatif bagi pengguna jalan, terutama bagi masyarakat Bandung, Garut, Ciamis serta Tasikmalaya sampai menembus Cilacap dan daerah Jawa Tengah lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian daerah di wilayah-wilayah tersebut.
“Kondisi jalanan di wilayah selatan yang cenderung sempit dan berkelok-kelok, menyebabkan jalan rawan macet dan kecelakaan, terutama di jalur-jalur sulit seperti Nagrek. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat, sehingga masyarakat sekitar daerah tersebut tidak menjadi frustasi, akibat tidak adanya rencana jangka panjang untuk mencari penyelesaian alternatif,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Sudding, momentum pasca mudik tahun ini, bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah, agar ke depan masyarakat mampu mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dari tahun ini. Evaluasi menyeluruh tersebut harus dilakukan antar instansi, baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kepolisian maupun Pemerintah Daerah, agar bisa ditemukan solusi terbaik untuk melayani masyarakat.
Saat ditanya tentang kemungkinan pembangunan jalan tol di daerah tersebut untuk mengalihkan arus lalu lintas di jalur-jalur sempit, Sudding menjawab dengan tegas, bahwa solusi apapun yang dapat membantu mempermudah akses bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan mobilitas dan perekonomian, termasuk pembangunan jalan tol, akan didukung oleh Fraksi Hanura.
“Apapun solusi jangka panjang yang bisa menolong rakyat kecil dari rasa frustasi akibat tidak adanya solusi transportasi di wilayah selatan, akan kami apresiasi. Tapi yang ada sekarang kan masyarakat seakan-akan dibiarkan frustasi, tanpa ada harapan perencanaan jangka panjang yang memudahkan akses bagi masyarakat. Padahal, masyarakat butuh akses jalan untuk mengangkut hasil bumi maupun hasil usaha ke pusat-pusat perekonomian di ibukota provinsi atau ibukota negara,” pungkas anggota komisi III ini. (gardo)
About Author
