JAKARTA – Melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini seperti daging sapi, cabe, bawah merah dan putih, dan sebagainya adalah bukti ketidaksiapan pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah harus menata kembali menejemen pangan melalui perluasan lahan pertanian dan peternakan.
“Ketidakmampuan pemerintah sebagai regulator untuk mengendalikan harga beberapa kebutuhan pokok, telah mengakibatkan meningkatnya penderitaan rakyat. Melambungnya harga itu, membuat pemerintah memotong kompas dalam mengendalikan harga melalui skema impor dari negara lain,” tandas anggota Komisi V DPR RI FPG Siswono Yudho Husodo pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Berdasarkan pantauan pasar, Harga cabai rawit mencapai Rp 120.000/kg (dari Rp 27.700/kg); bawang merah Rp 64.000/kg (dari Rp 32.300/kg); bawang putih Rp 30.000/kg (dari Rp 14.000/kg); ayam Rp 35.000/kg (dari Rp 25.000/kg); daging sapi Rp 110.000/kg (tiga tahun yang lalu Rp 45.000/kg); telur ayam Rp 22.000/kg; beras medium jenis IR 64 Rp 8.200/kg.
Sampai Juni 2013, pemerintah telah diimpor cabai 22.737 ton dan bawang merah 60.000 ton dan saat ini akan ditambah kuota impor cabai sebanyak 9.715 ton dan bawang merah 16.781 ton. “Belum lagi ditambah kedelai dan yang sangat ironis, garam juga impor,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah itu menurut mantan menteri transmigrasi di era Orde Baru itu, hal yang harus dilakukan adalah menerapkan pola manajemen pertanian dengan ketat. Artinya, pendataan terhadap luas areal lahan yang dimiliki Indonesia berapa, pengaturan pola tanam, jadwal panen dan distribusi yang tepat akan menjadi solusi yang baik.
Selain itu lanjutnya, adalah penghapusan praktik-praktik yang tidak benar dalam jalur perdagangan agribisnis dan hortikultura. Adanya oknum atau kartel yang menahan produk dan melepasnya saat harga melambung harus dihapuskan.
“Kalau itu dibiarkan, maka sampai kapanpun negara ini akan terancam tak memiliki ketahanan pangan. Sehingga pada tahun 2040 dengan pertumbuhan penduduk sekitar 400 juta akan dijadikan pasar impor negara lain,” pungkasnya. (am/gardo)
