JAKARTA – Partai Golkar mengimbau pemerintah untuk segera memperbaiki dan memantapkan jalur Pantai Utara (Pantura) yang terus mengalami perbaikan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri, mengingat jalur itu sangat vital, karena lebih banyak dilalui oleh warga untuk mudik setiap Idul Fitri. Karena itu proses anggaran dan tender oleh pemerintah dan DPR RI pun harus lebih dipercepat dari biasanya, yang membutuhkan waktu sekitar 7 bulan, dari Januari sampai Juli 2013.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI FPG Muhidin M. Said pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/8/2013). Menurut politisi Golkar itu jalur Pantura juga sangat vital untuk menggerakan roda perekonomian nasional, karena fungsinya sebagai sarana distribusi berbagai produk dari dan ke berbagai daerah di wilayah Pulau Jawa.
“Oleh karena itu, kami Partai Golkar minta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalur Pantura. Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan untuk ‘proyek’ menambah income bagi institusi atau oknum tertentu,” katanya.
Dikatakan, proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih dominan, karena 90% angkutan barang masih menggunakan moda jalan. “Begitu pula dengan angkutan penumpang yang masih 95% menggunakan jalan,” kata Muhidin.
Pembangunan jalan di Pulau Jawa, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa, khusus untuk jalur Pantura dalam sehari dapat dilewati oleh 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan. “Jadi sangat wajar kalau sering terjadi kerusakan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kerusakan itu, sambung Muhidin, kami (Partai Golkar) mengimbau agar perbaikan jalur Pantura dilakukan dengan sistem betonisasi, sebab daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal.
“Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun, memang pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu, tapi kan….setelah itu tinggal perawatan saja. Dengan kata lain keluar duit besar di awal….selanjutnya tinggal memelihara saja,” tambahnya.
Partai Golkar juga mencatat, kata Muhidin, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalur ini juga masih sedikit. “Untuk mempercepat pembangunannya sangat diperlukan kerja sama dengan pihak swasta (public private partnership),” katanya.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, kesiapan regulasi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung terciptanya sarana infrastruktur yang memadai. (am/gardo)
