JAKARTA – Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Yayasan Emong Lansia – Help Age Indonesia menyelenggarakan seminar nasional bertajuk ‘Penyebab, Konsekuensi, dan Penentuan Kebijakan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010’. Seminar nasional ini berfokus pada dampak dan langkah-langkah antisipasi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi penuaan penduduk (population ageing) di Indonesia.
Penuaan penduduk merupakan sebuah kecenderungan yang terjadi sebagai dampak dari perubahan struktur usia dalam beberapa waktu belakangan. Penurunan angka kelahiran dan peningkatan usia harapan hidup menciptakan situasi dimana penduduk berusia 60 tahun atau lebih menjadi segmen dengan pertumbuhan terpesat dari sebuah penduduk. Jumlah anak menurun sedangkan proporsi penduduk berusia produktif 15-59 tahun bertambah. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia berusia lanjut di Indonesia mencapai 18,04 juta jiwa atau sekitar 7,6% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa. Situasi ini menyebabkan dibutuhkannya penyesuaian dalam hal ketenagakerjaan, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, pendidikan, perawatan kesehatan, investasi, konsumsi, dan pola tabungan.
Peningkatan jumlah penduduk lansia menurunkan rasio potensi dukungan terhadap lansia, yaitu jumlah penduduk usia kerja yang akan memberi dukungan terhadap satu orang lansia. Pada tahun 1971, ada 21 orang berusia produktif yang dapat menyokong satu orang lansia. Angka ini turun pada tahun 2010, yakni sembilan orang berusia produktif untuk setiap satu orang lansia. Pada tahun 2035, angka tersebut diproyeksikan semakin turun menjadi enam orang berusia produktif yang akan mendukung satu orang lansia. Dengan kata lain, jumlah wajib pajak akan mengalami penurunan, sementara di sisi lain, jumlah orang yang membutuhkan bantuan sosial akan semakin meningkat.
“Oleh karena itu, sejak dini Pemerintah perlu merancang desain kebijakan kependudukan yang bersifat “population-responsive” yang menjawab kondisi kependudukan pada saat ini, menjadikan penduduk sebagai fokus dan dasar utama pembangunan,” ujar Prof. Fasli Jalal, Kepala BKKBN, Rabu (31/7/2013).
“Lebih lanjut, kebijakan bersifat “population-influencing” perlu dirumuskan dalam menghadapi tantangan dan sebagai upaya antisipasi menghadapi kondisi penuaan penduduk di masa yang akan datang. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas kesehatan, partisipasi sosial, dan keamanan sosial penduduk berusia lanjut. Pada tahap ini, data yang akurat dan terbaru akan menjadi landasannya.” katanya.
Menyadari bahwa dibutuhkan data analisis atas kondisi saat ini agar dapat menghasilkan kebijakan yang berdasarkan pada bukti (evidence-based), UNFPA meluncurkan ‘Monograf Penuaan Penduduk: Fakta berdasarkan Sensus Penduduk 2010’ yang disusun oleh Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo dari Lembaga Demografis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI). Monograf ini mengungkapkan implikasi sosial dan ekonomi dari penuaan penduduk di Indonesia dan menggarisbawahi serangkaian kebijakan serta rekomendasi penelitian. Monograf tersebut juga merupakan analisa komprehensif atas Sensus Penduduk tahun 2010 dan menampilkan berbagai aspek dari penuaan penduduk di Indonesia.
“Penuaan penduduk perlu dihadapi bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat umum,” ujar Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo. “Tentunya masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, akan tetapi saya harap informasi rinci di dalam monograf ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk mengantisipasi isu penuaan penduduk.”
“Sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam menghadapi isu-isu yang terkait dengan penuaan penduduk di Indonesia. Negara dan juga masyarakat perlu memahami pentingnya kontribusi penduduk berusia lanjut dan memastikan kehidupan mereka dihargai dan diperlakukan setara dalam masyarakat. Para pembuat kebijakan dan masyarakat juga wajib menghadapi isu penuaan penduduk jika Indonesia ingin menelaah potensi dari penduduk berusia lanjut,” ujar Eva Sabdono, Ketua Yayasan Emong Lansia.
“Jika dipersiapkan secara matang dan terarah, penuaan penduduk dapat menjadi hal yang positif. Negara-negara yang dapat beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan potensi dari penuaan penduduk pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan jangka panjang karena penduduk lansia dapat berkontribusi dan tetap produktif lebih lama,” ungkap Jose Ferraris, Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia. “Pada akhirnya, negara yang berhasil mengantisipasi penuaan penduduk dan mendorong usia aktif akan berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara yang tidak berhasil mencapai hal tersebut.”
Bagian penting dari upaya meningkatkan usia aktif adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam merumuskan kebijakan yang akurat dan berlandaskan bukti. Ini sejalan dengan komitmen UNFPA terhadap International Conference on Population and Development – Programme of Action (ICPD PoA) dan agenda pembangunan pasca 2015. Keberhasilan dan keberlangsungan strategi pembangunan mewajibkan setiap negara secara proaktif, tidak hanya reaktif, menghadapi dinamika kependudukan.
UNFPA and BKKBN yakin bahwa informasi mendalam mengenai profil penduduk lansia di Indonesia dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan komitmen UNFPA dan BKKBN dalam memberdayakan penduduk lansia di Indonesia agar dapat hidup sehat, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan terus produktif pada usia lanjut. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dan pihak lainnya dapat bekerja bersama dalam mencari solusi untuk menghadapi penuaan penduduk. (gardo)
Foto: Jose Ferraris, Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo dari Lembaga Demografis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI), dan Prof. Fasli Jalal, Kepala BKKBN sebagai pembicara dalam seminar ini. (ist)