spot_img
BerandaKabar WashliyahPolitik Dinasti Harus Dibatasi

Politik Dinasti Harus Dibatasi

JAKARTA – Fakta politik terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas daerah dan negara oleh pejabat daerah dan negara dalam politik dinasti, maka pemerintah dan DPR RI perlu mengatur pembatasan terhadap proses politik dan demokrasi terkait keluarga. Langkah itu untuk memberi peluang kepada orang lain, sekaligus untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan korupsi. Bahwa politik dinasti itu berpotensi besar untuk melakukan penyimpangan.

“Faktanya dinasti politik itu mampu membangun kekuatan kekuasaan dan uang, sehingga dalam proses politik di daerah kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan birokrasi kekuasaan, dan juga uang seperti yang terjadi di berbagai daerah, meski pejabat yang bukan dinasti juga tidak ada jaminan bersih,” tandas Direktur Indobarometer M. Qodari dalam diskusi “Fenomena Politik Dinasti” bersama anggota DPD RI dari Banten Ahmad Subadri, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis, di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Namun demikian kata Qodari, politik dinasti itu tidak sederhana. Misalnya, tak sekadar suami, istri dan anaknya menjabat sebagai pejabat daerah atau negara, melainkan jika sudah berlangsung setidaknya tiga periode atau tiga generasi, dan selama itu membangun kekuatan politik struktural dan kapital, maka itu bisa disebut dinasti. “Tapi, dalam pemilihan tergantung rakyat. Kalau rakyat sudah maju, berpendidikan, mapan, dan medianya independen, maka rakyat tak akan memilih. Jadi, tergantung kondisi sosial. Kalau buta mata dan buta hati, maka politik dinasti bisa lolos,” ujarnya.

Qodari mengakui jika politik dinasti itu ada plus minusnya, seperti sudah mapan dan pendidikannya lebih baik. Sedangkan minusnya, sistem politiknya tertutup, tak memberi kesempatan pada orang lain, mudah meritokrasi, minim mekanisme kontrol dan sebagainya. “Pembatasan itu misalnya setelah satu periode selesai, dan setelah periode berikutnya dijabat orang lain selesai, maka dinasti politik itu bisa maju mencalonkan diri. Tapi, ini akan menjadi perdebatan mendalam secara filosofis maupun konstitusi, dan bisa berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK),” pungkasnya.

Dinasti Politik yang Sempurna

Anggota DPD RI dari Provinsi Banten Ahmad Subadri menegaskan jika politik dinasti yang sukses dan paling sempurna sebagai contoh adalah dinasti Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Semua pejabat perlu belajar dari Banten. Sebab, yang semula tak dikenal, tapi dengan kemampuan menggalang kekuatan massa kemudian Ratu Atut terpilih sebagai Gubernur Banten, dan keluarganya saat ini menjadi pejabat penting di kabupaten/kota yang ada di Banten.

“KKN (kolusi, kourpsi dan nepotisme yang menjadi musuh bersama, tapi kini seolah biasa karena melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan malah memberi toleransi terhadap nepotisme politik. Hanya saja dampak kemenangan dengan penggalangan dana yang besar, dan massa yang besar, bagaimana ketika menjabat setelah menghabiskan uang ratusan miliar?“ tanya Subadri.

Subadri memastikan dinasti politiki tersebut tak akan memperhatikan rakyat, dan bagaimana mengelola daerah, melainkan akan sibuk mengembalikan modal yang telah dihabiskan untuk menjadi pejabat tersebut. “Banten bukan saja kerabatnya yang menjadi pejabat, tapi memiliki kekuatan uang. Entah dari APBD atau mana? Tentu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengetahui,” ujarnya.

Lebih bahaya lagi lanjut Subadri, kalau pejabat tersebut bisa meng-order hakim pengadilan, kepolisian, dan pejabat tinggi lainnya, maka politik dinasti itu akan makin mulus. “Untuk itu saya mendukung pembatasan dinasti politik tersebut untuk memberi kesempatan kepada orang lain,” tegasnya.

Namun demikian, pakar hukum tata negara Margarito Kamis tidak mempermasalahkan politik dinasti tersebut, karena semua orang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan politik sebagai warga negara. “Konstitusi pun tak melarang. Kalaupun dibatasi dan digugat ke MK, saya yakin politik dinasti ini akan dikabulkan oleh MK. Yang melakukan penyimpangan itu bukan karena politik dinasti, tapi pejabat daerah yang masuk penjara sekarang ini malah banyak yang bukan dinasti,” katanya. (am/gardo)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille