JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap moralitas publik para elite menurun drastis. Mayoritas masyarakat tidak percaya dengan komitmen moralitas publik para elite politik. Kondisi diperparah dengan adanya persoalan hukum yang mendera sejumlah elite publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif disinyalir cukup menyumbang ketidakpercayaan publik terhadap mereka semakin meningkat.
Demikian hasil survey yang dilontarkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Mereka menemukan kepercayaan masyarakat terhadap elit politik menurun sebesar 17 persen sejak tahun 2005 sampai tahun ini.
“Sejak 2005, kami sudah melakuakan tiga kali survei. Pada tahun 2005, survei menunjukkan ketidakpercyaan publik terhadap elit politik sebesar 34,6 persen, pada 2009 39,6 persen, dan pada Juli 2013 ini, sebanyak 51,5 persen ketidakpercayaan publik terhadap elit politik,” kata peneliti LSI, Rully Akbar dalam konferensi persnya di Gedung LSI, Minggu (7/7/2013).
Rully menyebutkan, baik masyarakat di desa maupun di kota, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap komitmen moralitas publik para elit politik.
Rully mencatat, untuk laki-laki tingkat kepercayaan hanya sebesar 35 persen sedangkan yang tidak percaya sebesar 57,5 persen. Sementara untuk perempuan ada 40,9 persen publik yang percaya pada para elit, dan 47 persen yang tidak percaya.
Rully juga memaparkan, penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap para elit politik karena mayoritas publik menilai tak banyak elit politik yang bisa dijadikan sebagai teladan anak bangsa. “Sebesar 52,1 persen, masyarakat menilai elit politik tak bisa dijadikan teladan,” ujarnya.
Rully mengatakan mayoritas publik juga menilai banyak politisi yang hipokrit, apa yang diucapkan berbeda dengan realisasinya. “Ini menjadi warning bagi para elit politik untuk bersih-bersih agar kepercayaan masyarakat bisa kembali mengingat tahun 2014 sebagai tahun pemilu,” paparnya.
Menurut Rully survei tersebut dilakukan kepada 1.200 responden pada tanggal 3-5 Juli 2013 yang tersebar baik di desa maupun kota dengan margin error 2,9 persen. (gardo)