JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk dapat mengambil keputusan yang tepat terkait sengketa pemilu pencoretan calon anggota legislatif (caleg) dari lima parpol di beberapa daerah pemilihan (Dapil). Jika dalam pengambilan keputusan tersebut ada koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka kedua penyelenggara ini sedang bermain ‘opera sabun’ dalam politik.
“Tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan seperti mengoreksi tindakan KPU yang tidak benar. Terlebih ini demi hak parpol yang dikurangi saat KPU mencoret beberapa dapil. Kalau ada keputusan sengketa Pemilu yang dikoordinasikan dengan KPU, berarti Bawaslu sedang bermain ‘opera sabun’,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis saat diskusi Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Margarito mengatakan, apabila Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU sebelum mengambil keputusan tentang sengketa Pemilu, maka sebaiknya Parpol mengadukan penyelenggara pemilu itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, keputusan yang sudah dikoordinasikan diduga telah melanggar uu dan kode etik.
“Dengan berkoordinasi jelas itu telah melanggar fungsi Bawaslu yang bekerja sebagai lembaga pengawas. Kalau begini parpol telah menjadi korban,” katanya.
Demikian juga disampaikan Pengamat Pemilu dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow. Menurut Jeirry apabila sudah ada ‘deal’ seperti itu maka dipastikan putusan Bawaslu menjadi tidak final dan mengikat. Artinya, putusan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu.
“Problem kita pada sidang DKPP lalu yakni dimana KPU bersalah tidak melaksanakan keputusan Bawaslu. Hal itu mungkin akan terjadi lagi (pengabaian keputusan Bawaslu),” katanya.
Hal ini paparnya, adaah momen yang pas agar Bawaslu mengambil peran yang tegas terkait sengketa pemilu caleg tersebut.
Jeirry menambahkan, Bawaslu harus semakin fokus dengan kinerjanya terlebih saat ini telah memiliki kesekjenan yang baru dilantik.
“Kita harus mendorong untuk penyelesaian sengketa pemilu ini sebab itu semua hak parpol,” ujarnya. (Rizal)
About Author
