JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menjelaskan dalam kasus PKS yang sudah dianggap keluar dari koalisi, karena berbeda sikap dengan setgab koalisi dalam menyikapi kenaikan harga BBM, seharusnya tiga menteri PKS (Mentan, Mensos, dan Menkomimnfi) dengan sendirinya sudah mundur, karena PKS menentang kebijakan pemerintah. Kalau tidak mundur, dan ketiga pejabat negara itu merasa tak lagi sebagai pejabat PKS, maka kinerjanya akan lebih baik, dan Presiden SBY tak perlu mengeluarkannya dari jajaran kabinet.
“PKS itu sudah terlalu berat bebannya dengan kasus korupsi impor daging itu. Makanya, PKS selalu mencari perhatian misalnya dengan menolak kenaikan BBM, Century dan lain-lain. Tapi, dengan tidak mengeluarkan PKS dari kabinet, bukan berarti takut dengan PKS, karena PKS tanpa dijatuhkan sudah jatuh,” tandas Mubarok pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/6/2013). Mubarok juga membantah SBY tak tegas dengan tak mereshuffle ketiga menteri PKS tersebut.
Menyinggung konvensi capres Demokrat, Mubarok menegaskan jika langkah itu sebagai hal yang serius. Pihaknya sudah menyiapkan konsep dan aturan politiknya, karena konvensi itu untuk menjaring capres yang kompeten, mengingat tidak ada kader dari internal Demokrat sendiri. “Konvensi itu bukan untuk pencitraan, melainkan karena tak ada kader internal yang akan maju sebagai capres,” ujarnya.
Untuk konvensi tersebut Demokrat akan bentuk tim 7 yang bersifat independen. Sementara semua capres yang muncul belakangan ini menurut Mubarok, seperti Prabowo, ARB, Wiranto, Jusuf Kalla, dan Megawati dinilai berat, sedangkan Mahfudh MD, Dahlan Iskan dan Marzuki Alie sendiri masih belum layak. “Kalau capres Demokrat dari konvensi itu sukses, maka pasti akan didukung rakyat. Capres itu biasanya akan muncul belakangan, dan meski tak punya dana besar, namun ketika mau nyapres dana itu akan datang sendiri,” ungkap Mubarok. (gardo)