JAKARTA – Dalam mengantisipasi kenaikan harga BBM dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menurut staf khusus kepresidenan bidang ekonomi Firmanzah, menegaskan jika sampai dengan 21 Juni ini sebanyak 7 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari 15,5 juta KPS sudah terkirim melalui PT. Pos Indonesia. Dari 7 juta KPS tersebut sebanyak 2.067 KPS terkirim kembali disebabkan 40 % yang bersangkutan sudah meninggal dunia, 30 % tanpa pemberitahuan, 20 % akibat tergusur, dan 10 % tidak diketahui tempat tinggalnya.
“Pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan BBM itu dengan memberikan BLSM, namun selama 4 bulan, karena program ini memang tidak secara terus-menerus. Melalui data BPS dan Kemensos, KPS diberikan kepada 15,5 juta rakyat miskin, yang tentu akan ada perbaikan data agar KPS itu tepat sasaran,” tandas Firmanzah dalam diskusi efektifitas BLSM di daerah bersama Arif Budimanta (Wakil Ketua FPDIP DPR), dan anggota DPD RI Darmayanti Lubis di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Mengapa BLSM-KPS itu sementara, menurut Firmanzah karena ada program lain yang lebih efektif bagi masyarakat dan bersifat jangka panjang. Seperti program PNPM, keluarga harapan, keluarga sejahtera, Raskin, beasiswa pendidikan, pembangunan air bersih, irigasi, nelayan dan sebagainya ke seluruh desa-desa, petani dan nelayan, yang akan terus ditingkatkan. “Kalau soal data BPS dan Kemensos, sekarang lebih baik dibanding tahun 2008, dan semua itu sebagai antisipasi terjadinya inflasi,” ujarnya.
Menurut Arif Budimanta, harga-harga makanan dan kebutuhan lainnya sudah mengalami kenaikan antara 20 % sampai 40 persen selama empat tahun terakhir ini. Ditambah kenaikan harga BBM, maka daya beli masyarakat akan semakin turun, atau lemah. Karena itu pengendalian harga-harga makanan harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Kenaikan BBM akan berdampak pada harga-harga makanan, dan belum lagi distribusinya yang sulit, maka harga-harga akan bertambah mahal,” tambahnya.
Darmayanti hanya berharap, selain akurasi data BPS dalam penyaluran BLSM tersebut karena pada tahun-tahun sebelumnya banyak salah sasaran, maka pemerintah harus segera menyosialisasikan pemberian BLSM-KPS, dan berbagai program pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa tersebut agar terwujud. “Jangan hanya data, tapi program itu harus jalan, dan jangan sampai macet di birokrasi. Apalagi masyarakat sudah menghadapi bulan puasa, lebaran, sekolah dan sebagainya,” jelas anggota DPD asal Sumatera Utara itu. (gardo)
About Author
