JAKARTA – Patai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU perubahan UU 19/2013 tentang APBN 2013, keputusan itu berseberangan dengan Setgab koalisi parpol mendukung pemerintah menutujui yang RUU APBN 2013, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mencopotnya.
“Fakta politiknya adalah PKS bersama PDIP, Gerindra dan Hanura menolak, artinya PKS memang berbeda sikap dan pilihan politiknya dengan SBY dan Demokrat selaku mitra utamanya,” ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Gun Gun Heryanto, Rabu (19/6/2013).
Kondisi itu, maka bola ada di tangan SBY apakah akan mengambil cara ekstrim mengeluarkan PKS atau soft-strategy seperti sangat biasa menjadi pola pilihan SBY dalam mengelola perimbangan kekuatan di koalisi.
“Kalau saya melihat,karena pertimbangan tarik ulur kekuatan nyata di DPR, sikap SBY tetap tak akan berubah. Dia sepertinya lebih memilih mengambangkan posisi PKS, dan kalaupun ada sanksi saya memprediksi maksimalnya pergantian menteri di antara menteri-menteri PKS,” tandas Gun Gun
SBY sadar betul modal 423 kursi (75,54 persen) dukungan di DPR itu sesungguhnya rapuh dan bukan kekuatan loyalis. Golkar dengan 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen) merupakan kursi dukungan yang sama-sama bisa majadi bola liar. Sehingg tarik ulur dalam pengendalian kedua partai ini dianggap penting oleh SBY. “Mitra loyalis Demokrat yang lain seperti PAN dengan 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,79 persen) dan PKB 28 kursi (5 persen) tidak cukup kuat sebagai basis dukungan,” katanya
Dengan demikian kecenderungannya, kata Gun Gun SBY akan tetap memelihara PKS meskipun marah dengan kenakalan partai ini. Cara mendelegitimasi PKS, adalah dengan membiarkan terkatung-kantung di dalam sangkar koalisi, sehinga PKS bisa saja distigmastisasi sebagai partai tak konsisten karena menolak kenaikan BBM, tetapi menikmati juga kekuasaan. (gardo).
About Author
