JAKARTA – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menggandeng lembaga internasional Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra untuk membantu Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan begitu setiap proyek pembangunan harus benar-benar memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo menegaskan, bahwa setiap proyek pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan efek lingkungan dan sosial di sekitarnya termasuk dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI).
Sekedar informasi, program MP3EI di beberapa daerah sempat mendapat tentangan masyarakat lokal karena dinilai telah merusak lingkungan dan kearifan lokal. Salah satunya, proyek PLTU Batang yang dianggap berpotensi merusak lingkungan karena dibangun diatas lahan pertanian produktif dan kawasan konservasi laut.
“Seperti saya katakan bahwa hal ini bukan merupakan pilihan tapi merupakan keharusan bagi kita,” ujar Lukita dalam konferensi pers di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Lebih jauh Lukita menuturkan, terhadap proyek-proyek pembangunan yang dinilai telah melanggar prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Maka, kata dia, sebaiknya hal tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera diselesaikan. Di sisi lain, kata dia, Bappenas akan melakukan evaluasi atas kondisi tersebut.
“Setiap proyek itu memiliki ketentuan dan aturan yang jelas, bahwa harus ada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Kalau dalam beberapa proyek terjadi miss, tentu harus ditegakan,” tutur Lukita.
Untuk itu, sambung dia, agar proyek pembangunan yang dilakukan dapat benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan. Bappenas, kata dia, akan terus melakukan kordinasi baik dengan Kemenko Perekonomian maupun dengan berbagai Kementrian dan Lembaga lain demi terwujudnya pembangunan yang berbasis keberlanjutan.
“Prinsipnya Bappenas sebagai penyambung dalam hal perencanaan, namun implementasinya ada ditangan tiap Kementrian dan Lembaga,” tandas Lukita.(hr/gardo)
About Author
