JAKARTA – Badai interupsi pun mewarnai sidang paripurna DPR-RI hari ini, Senin (17/6) yang meagendakan untuk pengambilan keputusan tingakat II untuk pengesahan Anggaran Pembelanjaan Bantuan Negara Perubahan (APBN-P) 2013.
Achmad Dimyati Natakusuma dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, kinerja Pemerintah saat ini merosot, karena Pemerintah, karena kebijakannya dianggapnya mebebani rakyat.
“Kinerja pemerintah nggak merosot, tapi kalau kita lihat dari rancangan yang ada, subsidi tidak disebutkan, kalau kita lihat, nah yang kedua subsisdi membebani rakyat, membebani rakyat,” ucap Dimyati saat lakukan iterupsi di ruang sidang paripurna DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/06).
Dimyati berharap agar nantinya Pemerintah yang akan mewacanakan melakukan pemberian Beras Miskin (Raskin) untuk tidak dilakuakan, karena banyak kecurangan dalam pemberiaannya tersebut.
“Seperti Raskin berharap betul-betul diberikan tunai saja, lebih baik masyarakat beli langsung ke pasar, karena banyak pihak-pihgak yang bermain disana. Karena agar mudah di awasi di kontrol,” tegasnya.
Interupsi juga dilakukan oleh Maruarar Sirait, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dirinya meyesalkan kenapa baru saat ini membahas APBN-P, dengan menjelangnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
“Kalau bisa dan benar kita mesti membas APBN-P tahun ini, karena kenapa subsidi ini baru dibahas menjelangg pemilu,
“Jadi alasan kami punya argumentasi yang kuat, karena rakyat mana yang kita wakili, karena mayoritas rakyat Indonesia menolak kenaikan BBM, mari kita bikin DPR ini sebagai rumah rakyat,” jelasnya.
Kemudian Perwakilan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Erik Satria Wardana kembali menegaskan menolak kenaikkan harga BBM. Tak hanya itu, Hanura juga menolak RAPBN P 2013.
“Tidak ada satu katapun dalam pandangan mini fraksi yang menerima secara bulat RAPBN P. Yang kami setujui adalah pengambilan keputusan di paripurna, Secara tegas Hanura menolak penaikkan harga BBM dan menolak RAPBN P yang mengandung unsur kenaikan BBM” ujar Erik dalam Sidang Paripurna.
(gardo)