JAKARTA – Ide Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengambil alih sekolah swasta yang tidak mampu dengan membelinya sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dinilai bukan ide yang bagus. Bahkan ide tersebut harus ditolak karena akan menghilangkan sekolah swasta. Hal ini disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GP Al Washliyah) DKI Jakarta M Razvi Lubis.
Penolak GP Al Washliyah itu terkait keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ingin membeli sekolah swasta miskin. Keinginan Wagub itu disampaikannya kepada media beberapa waktu lalu.
“Bila sekolah swasta sudah tidak mampu membiayai operasionalnya, seharusnya Pemprov membantu mereka. Bukan malahan membelinya sesuai NJOP,” kata Razvi di Jakarta. Ide Wagub itu menurutnya bukanlah ide yang menyelesaikan masalah. Padahal keberadaan sekolah swasta itu sudah membantu program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Seharusnnya kata Razvi sekolah swasta itu tetap dipertahankan.
Diungkapkannya, bila sekolah swasta yang ada dibeli pemerintah lalu dijadikan sekolah negeri, maka hal ini akan mematikan sekolah swasta lainnya yang ada di daerah itu. “Saat ini saja para orang tua berbondong-bondong memasukan anaknya ke sekolah negeri karena gratis. Dengan kondisi tersebut membuat sekolah swasta mulai berkurang muridnya,” jelas Razvi.
Ketua GP Al Washliyah DKI ini juga menyampaikan bahwa kondisi sekolah yang miskin itu lantaran kekurangan murid. Hal ini lantaran orang tua siswa lebih memilih sekolah negeri yang gratis. Kondisi itu akan semakin diperparah bila sekolah negeri setiap penerimaan siswa baru selalu menambah kuota siswa yang diterima.
M Razvi Lubis mengharapkan kepada pemprov DKI Jakarta selain membatu sekolah swasta yang kesulitan dalam hal operasional juga harus membatasi kuota penerimaan siswa baru di sekolah negeri. “Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membatu sekolah swasta. Karena keberadaan sekolah swasta dulunya juga membantu pemerintah,” pintanya.
(mrl)
