JAKARTA – Secara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bernomor: 86/IN/DPP/VI/2013 berisi tentang Penolakan Kenaikan BBM tertanggal 5 Juni 2013.
Politisi PDI Perjuangan Bambang Muryanto menegaskan PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM sebab akan memicu tingginya angka inflasi. Tentunya hal itu kata dia, akan berdampak pada beli masyarakat yang menurun dan akan mengakibatkan rakyat jatuh miskin.
“Kalau kenaikan harga BBM tentu kewenangan pemerintah. Kalau sikap PDIP tentu saja menolak. Pemerintah mengindikasi inflasi naik kira-kira 7,2 persen, pengamat ekonomi dan BI mengatakan 8,2 persen. Sudah clear inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan menurun,” jelas Bambang yang juga Anggota Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013)
“Kalau sikap resmi PDIP akan disampaikan hari Senin menanggapi RUU APBNP 2013 soal kenaikan harga BBM,” tuturnya.
PDI Perjuangan menolak jika disebut tidak empati pada rakyat lantaran tidak mendukung program pemerintah dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Menurutnya, ada pola lain yang dilakukan PDI Perjuangan ketimbang mendukung cara pemberian BLSM itu.
“Soal BLSM, kami caranya enggak seperti itu. Kami menuju pada solusi yang punya martabat yaitu memperkuat basis ekonomi pedesaan. Seperti apa nantinya ya liat hari Senin,” tegas Bambang Pacul, panggilan akrabnya.
Ia menambahkan, dengan sikap penolakan kebijakan pemerintah ini, PDI Perjuangan akan memperjuangkan sikap fraksi tentunya dengan tidak bertindak anarkis.
“Kita tegak lurus dengan perintah Ketua Umum, kita punya cara tentang kenaikan harga BBM. Bukan program itu (BLSM) yang dilakukan tapi kepada penguatan ekonomi desa,” katanya. (gardo)
About Author
