JAKARTA – Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) menuai protes dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Hal itu, ditanggapi dingin oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat mengikuti acara Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).
Ketika awak media menanyakan bagaimana sikapnya, ia hanya melempar senyuman kepada wartawan. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak terlalu merespon secara berlebihan dan selalu siap menghadapi Hak Interpelasi wakil rakyat DPRD DKI Jakarta.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan rapat Hak Interpelasi beberapa anggota dewan akan diselenggarakan pekan depan. “Minggu depan, yang penyampaian pimpinan gabungan, nanti akan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Ini masalah kebijakan bukan teknis. Kalau rapat pimpinan merasa pantes, baru rapat paripurna, dan harus ada persetujuan beberapa orang, yang setuju harus 50 orang plus 1,” kata Ferrial Sofyan kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, interpelasi merupakan kerja pengawasan terhadap program Jokowi-Ahok. Pasalnya dapat menunjukkan adanya ketegasan dari pihak DPRD terhadap pemerintah daerah terkait dugaan kerugian materil. “Ini bagus, artinya ada kegiatan pengawasan,” ujarnya.
Namun, ungkap Ferrial, hak interpelasi merupakan hak individu setiap anggota DPRD. Akan tetapi ia belum mengetahui poin-poin dari interpelasi yang akan diajukan oleh beberapa anggota dewan tersebut.
“Saya belum tau, ada beberapa poin kelihatannya, tapi belum jelas, belum disampaikan ke kita. Tapi interpelasi adalah hak individu,” tandasnya. (dj/gardo)