JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengaku prihatin atas masih rendahnya kinerja para kepala daerah. Mendagri berharap mereka bisa meningkatkan kinerjanya sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik.
“Saya membaca hasil sebuah survei, hasilnya masih 31%. Padahal perjalanan reformasi sudah 15 tahun,” kata Gamawan saat membuka acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota di Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2013)
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei bahwa kinerja para kepala daerah selama 15 tahun reformasi masih rendah. Hasil survei menunjukkan tingkat kinerja secara umum hanya 31%.
Gamawan menerima hasil survei tersebut. Menurutnya survei itu menjadi perbaikan dan evaluasi para kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri akan memakai hasil survei itu untuk memberikan perbaikan sekaligus arahan kepada para kepala daerah.
Gamawan Fauzi juga kecewa karena kepada kepala daerah (gubernur. Bupati dan walikota) yang masih tetap menerima pegawai honorer, sehingga kebijakan tersebut menguras APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Penerimaan tenaga honorer tidak dibenarkan lagi karena bisa memberatkan anggaran, rata-rata 60 persen APBD terkuras untuk belanja aparatur di daerah. Artinya, belanja publik dan untuk masyarakat hanya 40 persen.
Kebijakan kepala daerah itu, lanjut Gamawan, mengakibatkan kelebihan pegawai sehingga dikhawatirkan pegawai itu datang ke kantor, kemudian absen, mengobrol dan jam 3 sore pulang. Bahkan, pegawai ini mengetik satu surat saja dalam sehari belum tentu mengerjakannya. (gardo)
