JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat kebijakan yang adil terkait lembaga pemasyarakatan. Ia khawatir perlakuan berbeda antarlapas akan memunculkan iri dan memancing perlakuan negatif untuk para terpidana.
“Yang pokok adalah kebijakan Kementian Hukum dan HAM dalam memberikan fasilitas pada napi jangan diskriminasi, harus ada perlakuan yang sama, kesetaraan,” kata Martin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan apresiasi untuk terobosan yang dilakukan Kemhuk dan HAM yang mengumpulkan narapidana dalam satu lapas dengan kontrol yang lebih kuat. Namun begitu, ia juga menuntut jangan sampai lapas untuk koruptor menimbulkan rasa iri dari narapidana di lapas lainnya.
“Jadi keamanan dan pengawasan harus ditingkatkan, bukan fasilitasnya. Fasilitas tidak boleh sampai iri,” ujarnya.
Untuk dikethaui, beberapa hari lalu Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengajak media untuk melakukan inspeksi mendadak ke LP Sukamiskin (Bandung) dan Rutan Cipinang (Jakarta). Hasilnya, ditemukan berbagai peralatan yang dilarang di dalam sel. (gardo)
