BOGOR – Juru dakwah Al Washliyah diminta untuk tidak alergi terhadap kekuasaan. Bahkan para da’i ini diharapkan mampu merebut lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di negera ini. Karena melalui kekuasaan maka berdakwah akan lebih mengikat kepada masyarakat. Singkatnya, para da’i harus mempunyai strategi kekuasaan dalam berdakwah.
Dosen Senior Lemhanas RI Prof. Abdul Jalil mengatakan bahwa dakwah tanpa kekuasaan tidak bisa mengikat masyarakat. Karenanya para pendakwah harus mampu merebut kekuasaan, sekecil apapun kekuasaan itu. “Kalau Washliyah ingin menguasai negara maka masukan kader-kadernya ke elit politik, elit ekonomi dan lain-lain,” katanya di depan da’i Al Washliyah pada acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Da’i Al Washliyah di Puncak, Bogor Selasa 21 Mei 2013.
Ditambahkan Abdul Jalil, bila para juru dakwah Al Washliyah bisa merebut kekuasaan dengan duduk di lembaga legislatif atau eksekutif maka mereka bisa membuat undang-undang. Sudah pasti isi undang-undang yang dibuat itu berisikan apa yang selama ini di dakwahkan yaitu amal ma’ruf nahi munkar. “Dan undang-undang yang dibuat itu mengikat masyarakat,” ungkapnya.
Prof. Abdul Jalil yang juga seorang ulama ini mengharapkan Al Washliyah bisa menjadikan kadernya atau para juru dakwahnya sebagai bupati atau walikota. Karena bupati atau walikota memiliki wewenang dalam mengatur masyarakat. Ia berpendapat, bidang dawah itu harus mempunyai wewenang sehingga harus mampu meraih kekuasaan yaitu bupati dan walikota dan seterusnya sampai tingkat yang di atas.
“Dakwah itu harus mempunyai wewenang, maka jadilah mubalig yang bupati dan bupati yang mubalig,” paparnya.
About Author
