JAKARTA – Selama tidak mamu merubah politik anggaran yang pro rakyat, Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menganggap Chatib Basri, yang baru saja ditunjuk sebagai Menkeu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih tetap neolib dan kapitalis.
Menururnya, problem utama tata kelola keuangan negara ini berada pada kementerian keuangan. Di mana keuangan negara yang besar selama ini lebih banyak berada di kementerian.
“Seharusnya anggaran Rp 580 triliun itu dialokasikan langsung untuk rakyat melalui pemerintah daerah sejalan dengan UU no.32/2004 tentang otonomi daerah. Karena itu Menkeu Chatib Basri kalau tak mampu mengatur politik anggaran itu yang lebih besar untuk rakyat, dan tidak ada pada kementerian, itulah neolib, kapitalis,” tandas Ketua Komisi II DPR RI itu dalam diskusi “RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama sekretaris Kemenpan Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chainiago di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Jika politik anggaran tetap seperti selama ini lanjut Agun, maka bagaimana pun tak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Kedua, adalah masalah kepemimpinan atau leadership, di mana setiap pemimpin dari pusat dan daerah itu harus memahami tata kelola negara. “Dari menteri yang ada sekarang hanya sekitar 10 % yang memahami tata kelola negara. Menkeu pun tak paham bagaimana mengatur APBN Rp 1.600 triliun itu. Untuk itulah lahir RUU ASN ini,” ujar Agun.
Secara sosialogis filosofis lahirnya RUU ASN ini kata Agun, karena birokrasi yang rumit, terkooptasi dan terhegemoni kekuasaan politik tertentu, tertutup, lambat, dan penuh KKN. Oleh sebab itu RUU ASN ini merupakan kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, kompeten, dan bertanggung jawab.
“Saya yakin ke depan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan birokrasi, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, Korpri atau PNS tetap independen, netral dalam politik,” katanya. (gardo)
About Author
