BerandaKabar WashliyahAgun Gunandjar Sudarsa: Menkeu Chatib Basri Neolib dan Kapitalis

Agun Gunandjar Sudarsa: Menkeu Chatib Basri Neolib dan Kapitalis

JAKARTA – Selama tidak mamu merubah politik anggaran yang pro rakyat,  Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menganggap Chatib Basri, yang baru saja ditunjuk sebagai Menkeu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  masih  tetap neolib dan kapitalis.

Menururnya, problem utama tata kelola keuangan negara ini berada pada kementerian keuangan. Di mana keuangan negara yang besar selama ini lebih banyak berada di kementerian.

“Seharusnya anggaran Rp 580 triliun itu dialokasikan langsung untuk rakyat melalui pemerintah daerah sejalan dengan UU no.32/2004 tentang otonomi daerah. Karena itu Menkeu Chatib Basri kalau tak mampu mengatur politik anggaran itu yang lebih besar untuk rakyat, dan tidak ada pada kementerian, itulah neolib, kapitalis,” tandas Ketua Komisi II DPR RI itu dalam diskusi “RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama sekretaris Kemenpan Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chainiago di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Jika politik anggaran tetap seperti selama ini lanjut Agun, maka bagaimana pun tak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Kedua, adalah masalah kepemimpinan atau leadership, di mana setiap pemimpin dari pusat dan daerah itu harus memahami tata kelola negara. “Dari menteri yang ada sekarang hanya sekitar 10 % yang memahami tata kelola negara. Menkeu pun tak paham bagaimana mengatur APBN Rp 1.600 triliun itu. Untuk itulah lahir RUU ASN ini,” ujar Agun.

Secara sosialogis filosofis lahirnya RUU ASN ini kata Agun, karena birokrasi yang rumit, terkooptasi dan terhegemoni kekuasaan politik tertentu, tertutup, lambat, dan penuh KKN. Oleh sebab itu RUU ASN ini merupakan kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, kompeten, dan bertanggung jawab.

“Saya yakin ke depan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan birokrasi, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, Korpri atau PNS tetap independen, netral dalam politik,” katanya. (gardo)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Hastuti Hasan pada H.Abdurrahman Syihab
Distara Akmel Syihab pada Tipe – Tipe Pemimpin
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Munthe pada H.Abdurrahman Syihab
Muhammad Khairil pada Basirus Syawal
Laskar Hijau Aceh pada Panitia Rilis Logo Muktamar IPA
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Moeh Rozali pada Keutamaan Bulan Rajab
Iwang Demi'cinta-kita pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Mendirikan Da`i Centre Al Washliyah
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Warga Al Washliyah Harus Berpendidikan Sarjana
Sahridan Tobing pada HM Arsyad Thalib Lubis
Muhammed Zein Elhudawy pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
Muhammed Zein Elhudawy pada H.Abdurrahman Syihab
Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
Wawan Go Success pada Belanja Online Menurut Hukum Islam
syamsir pada Zis Al Washliyah
Bukhari Iskandar pada Peluncuran Website Al Washliyah
Sawiyanto, MA pada Peluncuran Website Al Washliyah
Muhammad Zain Al-Hudawie pada Wasiat Dewan Fatwa Untuk Kader Al Washliyah
Affan Rangkuti pada HM Arsyad Thalib Lubis
Febry Ichwan Butsi pada Peluncuran Website Al Washliyah