JAKARTA – Salah satu faktor rusaknya negeri ini lantaran tidak jalannya sistem pengkaderan yang dilakukan partai Politik (Parpol). Penilaian tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Leo Nababan.
“Yang paling merusak bangsa ini, adalah tidak ada sistem perkaderan di parpol,” nilainya dalam diskusi bertajuk “Dilema Caleg Ganda di Balik Parpol Menetapkan DCT” yang digelar KJPP di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu, (01/5/2013).
Nababan mengatakan, tidak adanya sistem pengkaderan di Parpol tersebut, membuat rekrutmen kader yang dilakukan Parpol untuk menjaring calon legislatifnya, dilakukan secara ‘ujug-ujug’ atau tiba-tiba seperti yang terjadi saat ini.
“Kita bukan ngambil tiket untuk nonton bioskop atau ‘ujug-ujug’, tapi menempatkan kader sebagai calon pemimpin, kader harus punya rekam jejak yang jelas, ada mekanisme jenjang pengkaderan, karena ini untuk bangsa dan negara,” tegasnya.
Agar pemilih tidak terkecoh dengan calon legislatif (Caleg) yang diajukan Parpol secra ujug-ujug tersebut, Leo meminta media menyampaikan rekam jejak semua Caleg yang disodorkan dan direkrut secara tiba-tiba itu, demi melahirkan legislatif dan eksekutif yang berkualitas dan pro rakyat.
“Saya minta kepada wartawan, untuk menyampaikan rekam jejak para Caleg, agar masyarakat tahu. Agar kualitas calon yang akan menempati kursi DPR nanti, benar-benar berkualitas,” tandasnya.
Sedangkan banyaknya Caleg ganda atau yang terdaftar sebagai bakal calon legislatif
sementara yang telah diajukan Parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Leo menegaskan di partainya tidak terjadi.
“Di Golkar tidak ada Caleg ganda, tidak ada itu, karena Golkar mempunyai data base. Selain itu, pengkaderan di Golkar juga berjalan, sehingga merekrut Caleg pun kader harus antri,” pungkasnya.(wn/gardo)