JAKARTA – Persoalan Pemilu sekarang ini bukan hanya soal memecat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terakit bocornya empat partai politik sebenarnya tidak lolos verifikasi. Tapi lebih faktor-faktor penghambat Pemilu itu sendiri.
Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, dalam diskusi bertajuk “Membedah Kesaksian di Balik Kebocoran Dokumen Verifikasi Parpol” Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kasus ini pada dasarnya dapat menghambat Pemilu. Ini bukan sekedar memecat KPU. Tunda dulu Pemilunya. Ini persoalan penting,” ujar Ray.
Menurut Ray, KPU sudah banyak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut dengan alasan demi kepentingan yang lebih besar.
“Ada empat partai politik yang tidak lolos diloloskan. Ada yang sejatinya lolos tidak diloloskan. Itu kejahatan Pemilu. Ini kan barter,” terang Ray.
KPU sendiri, kata Ray, selalu menganggap remeh kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.
KPU akan menciptakan isu baru sehingga masyarakat lupa dengan kesalahan yang telah dilakukan KPU. Sebelumnya, dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bekas Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum, Nanik Suwarti mengatakan partai politik tak lolos verifikasi administrasi antara lain Golkar, PKS, PPP, dan Hanura.
Semestinya, kata Ray, Bawaslu harus meniandaklanjuti kasus adanya parpol yang tidak lolos tapi diloloskan. Bawaslu bukan bertugas untuk melegitimasi pelanggaran Pemilu dan bukan sebagai alat koreksi terhadap pelanggaran Pemilu.
“Dengan melihat kinerja Bawaslu sekarang ini, sepertinya Bawaslu sudah tidak perlu lagi ada. Sebagai pegawas, mereka hanya menerima data dari laporan parpol yang mengadu, sementara ketika ada kecurangan, Bawaslu tidak melakukan kinerjanya secara maksimal,” ujarnya. (gardo)
About Author
