JAKARTA – Dalam sistem politik sekarang ini, ongkos politik yang dibutuhkan tidak mudah apa lagi murah bagi para calon legislatif (caleg) agar bisa lolos dan terpilih dalam Pemilu legislatif 2014 mendatang.
Persaingan internal maupun eksternal partai serta masa kampanye yang jauh lebih panjang (1 tahun) dibandingkan pemilu 2009 yang hanya beberapa bulan, sehingga keputusan pemilihan langsung diambil menjelang Pemilu, mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi.
“Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan tidak ada caleg bisa terpilih degan hanya modal dengkul. Paling tidak selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada kabarwashliyah.com, di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Sehingga kerja-kerja poltik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama atau populeritas. Seperti artis, kyai, tokoh masyarakat dan lain lainnya.
“Untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp.1 miliar. Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah,” katanya.
Untuk pemilihan langsung, Anggota Komisi III DPR itu mengatakan dibutuhkan paling sedikit Rp1miliar.”Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah,” tuturnya.
Bambang menjelaskan biaya yang dikeluarkan para Caleg untuk Pemilu 2014 antara lain akomodasi ke dapil paling tidak satu bulan dua kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013. Januari-April, Pemilu 2014 lebih intensif.
“Biasanya Caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum pemilu,” tuturnya . Mengenai dana, Bambang mengatakan tergantung frekuensi kunjungan ke dapil. “Tahun lalu, saya enggak ngitung. Rata-rata masing-masing caleg, Rp 1 miliar,” katanya.
Kedua, biaya kampanye meliputi logistik atay atribut seperti kaos, spanduk, kelender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga.
Ketiga, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musholah, mesjid, gereja, jalan desa. Keempat, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye. Kelima biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp 50ribu hingga 100ribu per-orang.
“Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu. Yang pasti biayanya besar pada saat hari H,” papar Bambang. (gardo)
About Author
