JAKARTA – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyha (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian Minta Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigasi proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). BPK diminta menelusuri penyimpangan proyek triliunan rupiah tersebut.
“Salah satu hasil rapat internal PP-HIMMAH, menyimpulkan akan menyurati BPK dan KPK untuk melakukan audit investigatif atas penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan PLIK/MPLIK,” ujar Aminullah yang juga Ketua Umum LSM (KAMPAK) Merah Putih di Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Amin mengatakan, keputusan untuk melakukan audit atas proyek pelayanan internet itu dilakukan setelah melihat hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Tim PP-HIMMAH, PLIK/MPLIK di Beberapa propinsi dan Kab/Kota. Hasilnya, kata Aminullah, tim melihat banyak penyimpangan yang terjadi.
“Program Kemenkominfo yang anggarannya bersumber dari dana Universal Service Obligation (USO) senilai Rp 2,4 triliun ini ditemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya,” kata Aminullah Siagian.
Aminullah menilai, kekacauan yang terjadi karena banyak alat yang ditempatkan di lokasi yang tidak seharusnya. Spesifikasi alat yang tidak sesuai atau berkualitas buruk, penyalahgunaan mobil-mobil MPLIK untuk pengisian solar, hingga pembayaran PLN. Di beberapa kecamatan di daerah, hanya satu dari empat mobil operasional yang berfungsi. Bahkan, ada juga alat-alat yang dipakai sudah rusak.
“PP-HIMMAH mengharapkan hasil temuan tim investigasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BPK dan KPK dalam bentuk audit investigatif,” papar Aminullah Siagian. (gardo)
About Author
