spot_img
BerandaKabar WashliyahPP HIMMAH: Calon Menkeu Harus Bebas Dari Pengusaha Hitam

PP HIMMAH: Calon Menkeu Harus Bebas Dari Pengusaha Hitam

JAKARTA – Ketua Umum Pimpian Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) Aminullah Siagian Menolak calon Menteri Keuangan (Menkeu) titipan dari Pengusaha Hitam dan menkeu titipan asing.

Aminullah Siagian minta kepad DPR dan Presiden SBY agar ekstra hati-hati memilih pengganti Agus Martowardojo. Banyak pihak berkepentingan dengan Menkeu baru kelak.

PP-HIMMAH berharap, Menkeu baru terbebas dari titipan pengusaha hitam dan Menkeu titipan asing.

Amin Menambahkan setidaknya ada beberapa syarat yang diharapkannya dipertim­bang­kan Presiden SBY di dalam memilih Menkeu baru.

Pertama, kata Aminullah, calon Menkeu bebas dari titipan pengusaha hitam apa lagi menjelang Pemilu 2014 sudah se­makin dekat, dan politik semakin pa­nas.

“Ja­ngan sampai posisi itu di­jadikan alat pengusaha hitam untuk men­cari pen­danaan dan membiayai Pemilu. Karena diduga petinggi partai mempunyai pengusaha hitam ” papar Aminullah, di Kantor PP-HIMMAH Jalan Ahmad Yani No 41 Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).

Aminullah mengatakan, po­sisi Menkeu sangat strategis di dalam menentukan kebijakan perekonomian. Harapannya, Amin ingin Menkeu baru bisa bekerja secara pro­fesio­nal dan tidak terkontaminasi dengan kepetingan asing.
Ketiga lanjutnya, menguasai ma­salah fiskal dan mampu meng­atasi inefisiensi anggaran. Pihaknya mengakui, postur anggaran yang diatur Ke­men­terian Keuangan (Kemenkeu) ini jauh dari ideal. Anggaran APBN hanya habis untuk belanja modal dan gaji pegawai.

“Saya melihat di postur APBN ada inefisiensi, anggaran belum mendukung pro­gram pro rakyat, tetapi lebih banyak ter­serap untuk anggaran biro­kra­si dan loby-Loby para elit,” jelasnya.

Aminullah menilai pentingnya me­milih calon Men­keu yang bisa mengatasi inefi­siensi ang­garan. Baginya, carut marut peng­elolaan APBN meru­pakan pe­ker­­jaan rumah utama yang harus bisa diatasi Menkeu.

“APBN selalu jebol beberapa ta­hun terakhir. Hasil pemeriksaan BPK itu ditemukan 12.947 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 9,72 triliun. Menkeu nanti ha­­rus bisa melakukan kontrol, penge­luaran menjadi efisien dan pema­sukan menjadi lebih be­­sar,” kata Aminullah Siagian. (gardo)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille