JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyatakan kesiapannya untuk membantu bersama Komisi Nasional Perlindungan (Komnas Anak) untuk proses pemulangan anak-anak yang menjadi korban konflik di desa Bonai Kecamatan Darussallam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Untuk diketahui sekitar 50 anak, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak bisa bersekolah karena keluarganya harus meninggalkan kampungnya menyusul konflik yang terjadi.
“Polda Riau bakal menemani Komnas Anak saat akan bersama-sama mengembalikan anak-anak beserta keluarganya di desa Bonai,” ujar Ketua Umum Komnas Anak Arist Merdeka Sirait melalui siaran pers, Selasa (26/3/2013).
Pada pertemuan itu, Wakil Kapolda Riau Kombes Agus Sofian memberikan garansi untuk menemani Komnas Anak untuk pulangkan anak-anak itu kerumah agar bisa melanjutkan hidup dan bisa bersekolah.
Selain itu, sambung Arist, Polda Riau juga akan memberikan kepastian keamanan bagi anak-anak dan orang tuanya di kampungnya. Jaminan keamanan itu juga agar mereka tidak mendapat intimidasi lagi dari pihak perusahaan sawit, PT Andhika Pratama Sawit Lestari (APSL).
“Jadi anak-anak dan orang tua akan ada jaminan keamanan bagi mereka untuk melanjutkan hidup,” tandas Arist.
“Kami harus bergerak cepat bersama Polda dan Pemerintah Daerah untuk pulangkan anak-anak ini, mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN),” tandas Arist.
Pihak Polda yang menerima Arist adalah dipimpin Wakapolda didampingi Irwasda, Kapolres Rokan Hulu AKBP Yudi Kurniawan dan Kapolres Rokan Hilir AKBP Tonny Hermawan.
Wakapolda Riau Agus Sofian menegaskan kesiapannya untuk membantu pemulangan anak-anak itu kerumah mereka. “Kami siap untuk menjamin keamanan anak-anak itu dan orang tuanya,” ujar Agus seusai pertemuan dengan Komnas Anak.
Dinas Pendidikan Juga Siap
Seusai dari Polda Riau, Ketua Komnas Anak langsung menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau HN Wardhan diruang kerjanya.
Pada pertemuan itu, Kadis Pendidikan memberikan dispensasi bagi anak-anak yang menjadi korban konflik itu dan siap untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak itu peroleh kesempatan untuk sekolah.
“Kami pun akan memanggil Kepala Sekolah untuk anak-anak itu bersekolah untuk membicarakan persoalan ini,” ujar Wardhan.
Sebelumnya, sekitar 50 anak didesa Bonai itu tidak bisa menjalani kehidupan normal dan tidak bersekolah, menyusul adanya konflik lahan antara petani lokal itu dengan perusahaan kelapa sawit PT Andika Pratama Sawit Lestari. Perusahaan ini mengklaim tanah itu miliknya dan mendesak petani keluar dengan cara mengintimidasi.
Puncaknya, salah seorang petugas keamanan perusahaan itu tewas dikeroyok oleh warga yang marah pada tanggal 8 Februari 2013. Takut ada aksi balas dendam, warga pun menyingkir hingga saat ini. (iy/gardo)
About Author
