JAKARTA – Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar menegaskan dengan system politik kepartaian dengan memberikan kewenangan yang besar pada DPR RI. Kondisi seperti sekarang ini, maka siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu 2014, maka akan tetap tersandera oleh politik parlemen. Padahal, system politiknya dalah presidensial, namun faktanya serasa parlementer. Terbukti bukan saja dilecehkan, tapi sampai Wapres Boediono pun diteriaki ‘maling’ oleh DPR RI.
“Apa tega kita punya Wapres diteriaki maling? Maka, siapapun presiden terpilih dengan system politik sekarang ini, tetap akan tersandera dengan kewenangan DPR yang besar. Kita sedih dan sangat prihatin melihat semua ini,” kata Agum Gumelar yang juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL) bersama Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Soeroso, dan Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat dalam dialog kenegaraan “Urgensi Menata Sistem Bernegara” di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (20/3).
Agum mengatakan, pihaknya tak mampu berbuat apa-apa kecuali berdoa, agar penyelenggara pemilu seperti KPU, Parpol, dan rakyat pemilih benar-benar dewasa dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. “KPU diharapkan tak terpengaruh intervensi dari kelompok manapun, agar pemilu itu berlangsung dengan benar, demokratis, fair, adil, dan bertanggungjawab, “ ujarnya.
Khusus parpol, Agum meminta system rekrutmen kader pemimpin itu secara dewasa. Ketidakdewasaan itu tampak dalam Pilkada di mana parpol hanya menargetkan bagaimana menang, tanpa merumuskan bagaimana selama kepemimpinannya tersebut bias mensejahterakan rakyat, dan memajukan daerah. “Karena hanya menargetkan menang, maka yang direkrut adalah artis, orang yang popular, dan pengusaha. Ini kan tidak mendidik rakyat. Untuk itu, rakyat harus dewasa dalam memilih pemimpin,” kata Agum. (gardo)