BerandaOpiniPolitik Uang Lahirkan Pemimpin yang Melukai Rakyat

Politik Uang Lahirkan Pemimpin yang Melukai Rakyat

MENJELANG Pemilu 2014 semua partai politik berkompetisi meraih citra “baik” di hadapan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi yang diletakkan dalam ruang demokrasi membuat siapapun tokoh dan partai politik yang terlibat praktik korupsi akan dinilai masyarakat tanpa sensor. Kondisi ini merupakan tantangan bagi para tokoh politik untuk berjuang mempertahankan kebenaran partainya melalui saluran politik yang mendidik.

Di tengah cobaan politik yang menghunjam demokrasi saat ini, ada hal menarik yang perlu diulas secara serius yaitu politik uang. Sudah menjadi hal lumrah ketika ingin menjadi anggota DPR atau jabatan lainnya di tingkat mana pun, pasti mengeluarkan modal ekonomi besar (high cost politic). Pada konteks ini modal ekonomi tidak sepenuhnya salah dalam praktek politik, asal tidak mencederai demokrasi.

Namun, hari ini politik uang semakin kental merusak sistem politik nasional. Pembiayaan ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan partai untuk memilih dan menjadikan para calon legislatif dengan kualitas yang pantas menduduki kursi kepemimpinan dinilai gagal dan cenderung dipolitisir semata untuk keuntungan segelintir orang maupun kelompok.

Politik uang hari ini telah membuat kehidupan politik nasional tidak produktif. Kualitas kepemimpinan tidak lagi dilihat dari modal intelektual maupun moral, tetapi lebih dominan pada kepunyaan modal ekonomi. Kondisi ini berdampak pada buruknya pendidikan politik yang harus diterima masyarakat.

Munculnya istilah “AMBIL UANGNYA JANGAN PILIH ORANGNYA” adalah perwujudan dari kejenuhan masyarakat akan hadirnya politisi yang mampu mendidik dan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Kursi pemimpin dan uang seakan menjadi dilemma yang menguatkan buruknya pendidikan politik nasional. Tanpa disadari masyarakat terutama dari kalangan bawah yang menerima praktek pendidikan politik tidak produktif itu seakan menyepakati bahwa menjadi anggota DPR RI akan berlimpah harta, sehingga sebelum mereka menjadi (pemimpin), maka harus ada given uang-nya dulu (simbiosis mutualisme).

Politik uang yang melekat dalam praktik politik saat inilah yang akhirnya melahirkan pemimpin yang melukai hati rakyat. Pemimpin telah mengeluarkan bahkan membuang banyak uang, alih-alih mau menjadi penyambung lidah rakyat yang bersih, pada akhirnya harus tersangkut korupsi karena harus mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan di dalam ritual politik.

Refleksi di atas seakan sulit untuk lenyap dari budaya politik negari ini, namun usaha pembersihan budaya itu tetap harus tumbuh agar budaya politik yang lebih bernilai dan berani akan muncul sebagai peradaban politik yang mencerahkan.

Di mana high cost politic tidak lagi menjadi perangkap atau bumerang bagi para calon legislatif dikemudian hari. Disinilah diperlukan peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mengeluarkan aturan terkait dengan cost politic yang tidak terlalu bombastis, sehingga biaya kampanye yang tinggi wajib ditekan dengan sendirinya dapat berdampak terhadap perilaku politisi untuk tidak melakukan korupsi di kemudian hari yang akhirnya dapat mewujudkan dunia politik yang bersih dari transaksi-transaksi sesat, sehingga mampu berpijak kepada politik yang bermartabat serta bernilai luhur.

Semoga bangsa ini dapat keluar dari politik yang tidak produktif dan selalu terus bersemangat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Budaya politik yang sehat dan bermartabat niscaya akan meninggikan kesejahteraan masyarakat kelak.

Wizdan Fauran Lubis
Ketua Umum  PP  Gerakan Pemuda Al Washliyah

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Hastuti Hasan pada H.Abdurrahman Syihab
Distara Akmel Syihab pada Tipe – Tipe Pemimpin
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Munthe pada H.Abdurrahman Syihab
Muhammad Khairil pada Basirus Syawal
Laskar Hijau Aceh pada Panitia Rilis Logo Muktamar IPA
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Moeh Rozali pada Keutamaan Bulan Rajab
Iwang Demi'cinta-kita pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Mendirikan Da`i Centre Al Washliyah
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Warga Al Washliyah Harus Berpendidikan Sarjana
Sahridan Tobing pada HM Arsyad Thalib Lubis
Muhammed Zein Elhudawy pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
Muhammed Zein Elhudawy pada H.Abdurrahman Syihab
Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
Wawan Go Success pada Belanja Online Menurut Hukum Islam
syamsir pada Zis Al Washliyah
Bukhari Iskandar pada Peluncuran Website Al Washliyah
Sawiyanto, MA pada Peluncuran Website Al Washliyah
Muhammad Zain Al-Hudawie pada Wasiat Dewan Fatwa Untuk Kader Al Washliyah
Affan Rangkuti pada HM Arsyad Thalib Lubis
Febry Ichwan Butsi pada Peluncuran Website Al Washliyah