JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Papua Jimmy Demianus Ijie mengatakan, dialog adalah jalan keluar dalam penyelesaian konflik di Papua. Untuk itu, Jimmy meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY) untuk mengambil tindakan tegas melakukan penyelesaian. Jimmy menambahkan, pemerintah pusat tak perlu khawatir dengan keinginan rakyat Papua untuk merdeka.
“Bukannya menghindari dialog, yang justru menimbulkan kekerasan, dan merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa. Baik dari kalangan aparat maupun masyarakat sipil sendiri,” ujar Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie dalam diskusi kenegaraan “Kekerasan Di Papua” bersama anggota DPD RI asal Provinsi Papua Wahidin Ismail dan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (4/3/2013).
Jimmy mengutarakan, dengan dialog Pak SBY juga bisa langsung mengkonfirmasi ke warga Papua apakah pembangunan yang direncanakan melalui otonomi khusus (Otsus) dengan anggaran puluhan triliun rupiah selama ini sudah berjalan sesuai program pemerintah apa belum.
“Jadi, Pak SBY tidak perlu khawatir mereka akan meminta merdeka, dan itu tak akan pernah terjadi. Kami setia pada NKRI,” papar Jimmy.
Dikatakan, kalau misalnya uang Otsus triliunan rupiah itu selama ini ternyata tidak menyentuh pembangunan masyarakat di Papua, karena banyak dikorupsi dan disalahgunakan oleh pejabat Pemda Papua, kenapa aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri, pilih-pilih untuk menyeret pejabat itu ke meja hijau?
“Apakah, pejabat yang terlibat itu nantinya akan membuka keterlibatan pejabat yang lain? Sehingga ada ketakutan untuk menyeret mereka,” tanya Jimmy.
Menurut Jimmy, Pak SBY berjanji akan melakukan pendekatan dengan hati, namun buktinya yang terjadi adalah sangat hati-hati, dan dialog itu belum pernah terjadi.
“Jadi, yang dibutuhkan itu ketegasan sikap dan tindakan. Dengan dana Rp 4 triliun untuk Papua Barat dan Rp 7 triliun untuk Papua, dengan penduduk asli sebesar satu juta orang, kalau benar untuk membangun Papua, dana itu sudah sangat cukup. Tapi, kenapa tidak mensejahterakan? Untuk itu, kegagalan itu bukan saja karena Pemda Papua, tapi juga Jakarta,” tandas Jimmy.
TIDAK TUNTAS
Sebaliknya, sejarawan Asvi Warman Adam menilai tidak kunjung selesainya persoalan di Papua, disebabkan tiga hal. Yakni, tidak tuntasnya dialog. Sebab, terlalu banyak pihak sehingga tidak jelas lagi siapa merepresentasikan siapa.
“Selain itu, apa yang akan didialogkan dan format dialog juga tidak jelas,” kata Asvi Warman Adam.
Menurutnya, dari aspek kesejarahan, Papua tidak memiliki dasar untuk menuntut kemerdekaan. Sebab, hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Bahwa dalam pelaksanaan Pepera ada kekurangan dan pelanggaran, itu memang terjadi. Namun proses masuknya Papua ke Indonesia sudah sah,” ujarnya.
Asvi mengatakan bahwa Papua bukan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Karena Papua adalah benih persemaian persatuan Indonesia. Terlebih, sejumlah tokoh perjuangan dibuang ke Papua. (gardo)
