JAKARTA – Kebijakan Arab Saudi yang menerapkan visa berbayar dinilai salah seorang Bendahara Umum Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah Raditya Perwira adalah kebijakan pengecut.
“Bagi kami, kebijakan ini adalah kebijakan pengecut,” kata Raditya, Jumat (18/11/2016).
Alasan Raditya pertama, kebijakan penerapan ini tidak jelas disampaikan. “Lucu sekali Arab Saudi ini, menyampaikan kebijakan melalui media. Harusnya kebijakan ini disampaikanlah secara resmi dan gentle,” kata Raditya.
Kedua, Arab Saudi secara tidak langsung telah mempermalukan Kementerian Agama RI.
“Kementerian Agama adalah institusi resmi NKRI. Gara-gara kebijakan yang pengecut ini membuat Menteri Agama kami meminta maaf. “Kami tersinggung, Menteri Agama kami meminta maaf karena sempat terdengar informasi bahwa kebijakan visa berbayar itu dibatalkan hingga beliau sempat menyampaikan hal itu ke media,” kata Raditya.
Ketiga, jika dibiarkan seperti ini maka psikologi calon jemaah haji dan umrah bisa berpengaruh. “Memang gampang mencari uang 2000 Riyal. Tanggung, sekalian saja 10.000 Riyal patok harga visa,” sindir Raditya.
Raditya menjelaskan juga bahwa Ormas Islam Al Washliyah pada Kamis kemarin (17/11/2016) mendatangi Kedutaan Arab Saudi.
“Kami sudah datang, dan sudah masuk pos penjagaan di sana. Namun karena ada urusan mendadak ke MPR RI, kami tunda pertemuan dengan KBSA,” kata Raditya.
Sebagai informasi, Raditya menjelaskan bahwa petugas KBSA itu sangat tidak menghormati ulama.
“Ulama kami diperlakukan sangat tidak sopan. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah agar menegur KBSA supaya menghormati ulama. Kami datang karena diundang. Tapi perlakuannya sangat kurang ajar,” kata Raditya.
Kita lagi memikirkan langkah ke depan apa perlu atau tidak KBSA ini di demo.
“Sesekali perlu juga ini KBSA di demo, atas kelakukan petugasnya yang sangat kurang sopan kepada ulama,” kata Raditya.
(rilis/mrl)
About Author
