JAKARTA – Pimpinan organisasi Islam, Aljam`iyatul Washliyah (Al Washliyah) memprotes pernyataan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tjahjo Kumolo yang membolehkan setiap warga negara mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketua Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Al Washliyah (PB Al Washliyah), H. Syamsir Bastian Munthe, mengemukakan ini menjelang Salat Jumat di Jakarta, (7/11/2014).
Menurut Syamsir, wacana yang disampaikan penjabat negara itu tidak mendidik anak bangsa, karena khawatir negara ini kelak akan menjurus kepada negara sekuler. “Pernyataan itu membuat bingung umat. Yang jelas negara NKRI ini bukanlah negara sekuler. Oleh karena itu, pencantuman agama yang dipeluk pemegang KTP sangat lebih baik dan selama ini tidak menimbulkan masalah,” jelas Syamsir.
Manfaat pencantuman agama pada kolom KTP, menurut Syamsir, sangatlah banyak. Bila terjadi korban kecelakaan, maka identitas diri itu menjadi pegangan. Selain itu, warga yang tinggal di negara ini wajib memiliki agama yang diyakininya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau pemegang KTP malu menyebut dan menulis agamanya, mau jadi apa negara ini nanti,” tanya Syamsir, yang secara tegas menolak wacana Mendagri tersebut.
Sebagai mana diketahui bahwa di tengah sibuknya mengevaluasi pengadaan e-KTP, Mendagri Tjahjo Kumolo melempar wacana untuk membolehkan setiap warga negara mengosongkan kolom agama. Kemudian pernyataan ini mengundang pro dan kontra dari khalayak ramai.
“Itu hanya akan menimbulkan kerepotan saja, yang jelas di Indonesia ini kan bukan negara sekuler di mana dalam sosiologi hubungan sosial agama itu memberikan makna tersendiri. Maka lebih baik tetap ada kolom agama,” ujar Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Undang-undang MUI Luthie Hakim saat dihubungi wartawan.
“(Kalau mengosongkan kolom agama) Tentu ada gangguan di dalam masyarakat. Jangan lihat dari sisi negatifnya saja dong tapi lihat dari manfaatnya juga,” imbuhnya.
Salah satu keuntungan mencantumkan agama di KTP, kata Luthfie, apabila ada korban kecelakaan maka dapat diproses dengan lebih mudah dan cepat baik secara adminstratif maupun religi.
“Dalam hal kita melihat mayat kecelakaan kalau di KTP tercantum agamanya Islam, maka ada kewajiban disalatnya tanpa tahu itu siapa. Terpenuhi kan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menyalatkan,” kata Luthfie.
Menurutnya, selama ini tidak ada yang mengganggu dari pencantuman agama di kartu identitas diri. Sehingga, Luthfie menganggap wacana kolom agama sebaiknya tidak dikosongkan apalagi dihilangkan.
“Menurut saya mengganggu kemasyarakatan apa wong selama ini nggak ada masalah. Kalau kita (mengosongkan kolom agama) itu diskriminatif malah merepotkan. Saya kira lebih tepat dicantumkan toh kita ini kan negara Ketuhanan,” pungkasnya.
(*/esbeem)
About Author
